Menristek Dikti Mohamad Nasir menyatakan, identitas tersebut adalah Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). "Selama ini, dosen yang sudah terdaftar dalam NIDN tersebut statusnya adalah full dan sertifikasinya dibiayai oleh negara. Dengan adanya NIDK, maka dosen yang pensiun bisa terus mengajar," tuturnya.
Sementara itu, imbuh Nasir, dosen yang mengajar lebih di satu perguruan tinggi pun akan diberi identitas berupa Nomor Urut Pendidik (NUP). Pemilik NUP adalah mereka yang jam mengajarnya kurang dari 40 jam per minggu.
Nasir menyebut, selama ini pencatatan data dosen di berbagai perguruan tinggi Indonesia belum rapi. Hanya pemilik NIDN-lah yang tercatat di pangkalan data dosen se-Tanah Air. Sedangkan banyak dosen potensial lainnya tidak diakui negara hanya karena masalah pencatatan tadi. Akibatnya, kata Nasir, Rasio dosen dengan mahasiswa pun terlihat sangat tinggi. Ini artinya, kampus di Indonesia masih kekurangan banyak dosen, seperti yang terjadi di Jawa Barat dan Medan.
"Kebijakan ini akan diuji coba selama tiga bulan, dan akan kami pantau. Saya harap setelah itu data yang kita punya akan lebih baik," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, Prof Thomas Suyatno memaparkan, para dosen yang sudah pensiun nantinya bisa mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan begitu, kekurangan dosen pun dapat ditutupi.
"Dosen itu pensiun usia 65 tahun. Untuk guru besar usai 70 tahun sudah pensiun, sudah enggak bisa ngajar lagi di kampus negeri. Jadi kami manfaatkan untuk mengajar di PTS," ujarnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(rfa)
