JAKARTA - Jalannya pemerintahan dan parlemen harus selalu dikawal seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa pun harus tetap kritis mengawasi tugas dan fungsi pemerintahan tersebut.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi yang digelar Lembaga Kajian Strategis Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bertema "Maju Mundur Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia". Menurut Ikrar, seluruh pihak bertugas untuk meluruskan tugas dan fungsi DPR, agar sistem demokrasi semakin matang dan sistem presidensial yang dianut semakin baik.
"Mahasiswa juga harus mengawal peran DPR agar dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di dalam sistem presidensial," kata Ikrar di Jakarta, Minggu (21/12/2014).
Sebaliknya, tambah dia, mahasiswa juga harus tetap kritis terhadap pemerintah agar semua kebijakan yang diambil selalu pro rakyat.
Sementara itu, Ketua Biro ESDM dan Kajian Strategis PB PMII Ada Suci Makbulla mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan perlawanan atau melakukan kritik yang terlalu keras kepada pemerintah sepanjang kebijakan yang diambil diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas.
"Kami juga berharap, parlemen tetap berada pada posisi yang menyeimbangi agar pemerintah selalu dalam koridor," tukasnya.
Meski demikian, kata dia, parlemen harus bertugas sesuai fungsinya diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPR, imbuhnya, bukanlah institusi "superbody" dalam sistem parlementer.
(Rifa Nadia Nurfuadah)