SMK Belajar Pakai Kurikulum Merdeka, Diklaim Cocok untuk Pendidikan Vokasi

JAKARTA - Vokasi merupakan pendidikan yang mengasah skill dan keterampilan, salah satunya jenjang pendidikan SMK. Lulusan vokasi, bisa menjadi pengusaha karena dinilai lebih terampil dan terjun langsung mengaplikasikan keilmuannya. Kurikulum Merdeka diklaim menjadi solusinya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wardani Sugijanto mengungkapkan peranan penting pendidikan vokasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menyiapkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja, pendidikan vokasi membekali alumninya dengan keterampilan dan berbagai insentif untuk mampu berwirausaha secara mandiri.

 BACA JUGA:

“Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang tidak akan terjadi di negara lain. Momen ini sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk mencetak wirausaha muda. Untuk itu, mari masuk ke pendidikan vokasi. Kami akan menyiapkan anak-anak Anda menjadi entrepreneur muda, baik di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi,” ujar Direktur SMK dalam gelar wicara di Pameran UMKM Nasional 2023, di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (14/8/2023).

Langsung Terjun ke Lapangan

Dia mengklaim melalui implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan menengah (SMK) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek memberikan peluang dan kesempatan, serta jam pembelajaran yang cukup bagi peserta didik dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai calon wirausaha. Mahasiswa langsung learning by doing dengan terjun langsung ke lapangan.

“Mereka bisa belajar mandiri, keluar dari sekolah atau kampus, melihat langsung ke lapangan, misalnya ke industri atau ke UMKM, ataupun berwirausaha selama tiga semester,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK memberikan keleluasaan pada sekolah untuk membuat program pengembangan mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah dan potensi lokal di wilayahnya.

“Di SMK ada jam Projek Kreatif dan Kewirausahaan yang bukan berupa mata pelajaran teori, tapi praktik membuat project based learning sesuai dengan potensinya. Anak-anak membuat projek kreatif didampingi guru dengan melihat potensi wilayah atau kearifan lokal, termasuk mendukung UMKM lokal, dan membuat produk yang diminati masyarakat melalui project based learning. Lalu ada juga Teaching Factory sebagai inkubator untuk kewirausahaan bagi peserta didik SMK,” kata Wardani.

Dijelaskan Wardani, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021—2024. Satuan pendidikan vokasi perlu menangkap peluang yang ditawarkan Perpres tersebut dengan menggenjot inovasi dari teaching factory. Model pembelajaran teaching factory akan mendorong siswa SMK untuk terjun langsung memproduksi produk dan jasa sesuai standar industri. Di mana saat ini terdapat kebutuhan belanja barang dan jasa bagi instansi pemerintah dengan tingkat kandungan produk dalam negeri (TKDN) tertentu dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

(Marieska Harya Virdhani)