Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB

Sekjen Gerindra itu, mengatakan bahwa Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Menurut Muzani, persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.

"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," tambahnya.

(Dani Jumadil Akhir)