Berdampak Buruk pada Pembelajaran, UNESCO Serukan Larangan Ponsel di Sekolah Seluruh Dunia

UNESCO mendesak negara-negara untuk menetapkan standar mereka sendiri untuk cara teknologi dirancang dan digunakan dalam pendidikan sedemikian rupa sehingga tidak pernah menggantikan instruksi langsung yang dipimpin guru dan mendukung tujuan bersama pendidikan berkualitas untuk semua.

“Revolusi digital memiliki potensi yang tak terukur tetapi, seperti peringatan yang telah disuarakan tentang bagaimana hal itu harus diatur dalam masyarakat, perhatian yang sama harus diberikan pada penggunaannya dalam pendidikan,” terang Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay.

“Penggunaannya harus untuk meningkatkan pengalaman belajar dan untuk kesejahteraan siswa dan guru, bukan untuk merugikan mereka,” lanjutnya.

Pergeseran cepat ke pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 membuat sekitar 500 juta siswa di seluruh dunia tertinggal, sebagian besar memengaruhi mereka yang berada di komunitas pedesaan yang terpinggirkan.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa hak atas pendidikan semakin identik dengan hak atas konektivitas yang bermakna, namun satu dari empat sekolah dasar tidak memiliki listrik. Ini menyerukan semua negara untuk menetapkan tolok ukur untuk menghubungkan sekolah ke Internet antara sekarang dan 2030, dan agar fokus utama tetap pada komunitas yang terpinggirkan ini.

Ada kekurangan bukti yang tidak memihak mengenai nilai tambah teknologi. Sebagian besar bukti berasal dari Amerika Serikat (AS). Salah satunya yakni ketika What Works Clearinghouse menunjukkan bahwa kurang dari dua persen intervensi pendidikan yang dinilai memiliki "bukti efektivitas yang kuat atau sedang".

UNESCO mengatakan evolusi teknologi memberi tekanan pada sistem pendidikan untuk beradaptasi. Literasi digital dan pemikiran kritis semakin penting, terutama dengan pertumbuhan AI generatif.

Data tambahan dalam laporan menunjukkan bahwa gerakan adaptasi ini telah dimulai. Yakni 54 persen negara yang disurvei telah menetapkan keterampilan yang ingin mereka kembangkan untuk masa depan, tetapi hanya 11 dari 51 pemerintah yang disurvei memiliki kurikulum AI.

Selain itu, guru juga memerlukan pelatihan yang sesuai, namun hanya setengah dari negara yang saat ini memiliki standar untuk mengembangkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi pendidik. Bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki program pelatihan guru yang mencakup keamanan siber, meskipun lima persen dari serangan ransomware menargetkan pendidikan.

(Susi Susanti)