Gempa Tsunami Palu-Donggala, Kemendikbud Siapkan Kebijakan Khusus

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan akan menerapkan kebijakan khusus bidang pendidikan di wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mautong, Sulawesi Tengah pasca bencana gempa bumi dan tsunami.

Keputusan pemberlakuan kebijakan khusus ini akan di keluarkan sama halnya dengan yang sudah diberikan di Aceh pasca bencana tsunami 14 tahun lalu. Nantinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan mengeluarkan kebijakan tersebut melalui per aturan menteri atau surat edaran.

“Bakal ada (kebijakan khusus). Sama seperti di Aceh. Di Aceh itu kan yang di keluarkan oleh Balitbang atau menteri,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad seusai peluncuran Gala Siswa Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Baca Juga: Unair Sulap Kelurahan Kengdasari Jadi Wisata Kampung Pelangi

Nantinya akan ada berbagai kebijakan khusus dan salah satunya adalah jadwal Ujian Nasional (UN) yang akan mengikuti kesiapan siswa yang menjadi korban bencana. Jika berkaca pada agenda tahun ini UN pada tingkat SMK berlangsung pada 2-5 April, jenjang SMA pada 9-12 April, dan UN SMP pada 23-26 April.

Hamid mengatakan, jadwal UN akan dibuat fleksibel bagi anak didik di daerah Palu, Dong - gala, Sigi, dan Parigi Mautong. Hal ini berarti mereka tidak perlu mengikuti jadwal UN yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kemendikbud dan wajib diikuti seluruh pemerintah daerah.

“Mereka ikut UN jika sudah siap, tidak mengikuti jadwal yang ditentukan. Dulu di Aceh kan sama, ketika mereka tidak bisa belajar dan tidak siap, mereka tidak ikut,” ungkapnya.

Baca Juga: Racik Teh dari Kulit Semangka untuk Diabetes, 4 Mahasiswa Ini Raih Medali Emas di China

Hamid menerangkan saat ini proses belajar tetap dijalankan di Palu meski dalam kondisi darurat. Dia mengungkapkan bahwa kemarin SMPN 13 Palu pun sudah mulai beraktivitas. Lalu kalau mereka eksodus ke daerah atau provinsi lain maka dinas pendidikan setempat akan memfasilitasi untuk mencari sekolah lain.

Sekolah-sekolah reguler akan membantu mereka bisa mengikuti pelajaran dengan cepat. Mengenai guru, Kemendikbud juga akan mencari guru pengganti jika memang jumlahnya di Palu berkurang. Alternatifnya bisa dengan merekrut para sarjana pendidikan yang baru lulus ataupun meng isinya dengan formasi guru garis depan (GGD).

“Semua upaya kami lakukan nanti. Ini kan baru sebagian guru yang melapor ke sekolah siap mengajar,” katanya. Semua kebijakan ini akan dilakukan sambil memperbaiki infrastruktur yang ada. Dia mengakui tidak seperti di Lombok, maka perbaikan di Palu pasti akan memakan waktu yang lebih lama, bahkan proses pendataan pun sekarang masih dalam proses.

(Feb)