PR Dilarang, Bukan Berarti Siswa Malas Belajar

JAKARTA - Baru-baru ini Bupati Purwakrtaa, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan pekerjaan rumah (PR) akademis bagi siswa SD hingga SMA. Meski kebijakan tersebut hanya berlaku di wilayah Kabupaten Purwakarta, ternyata hal itu menuai banyak opini di kalangan pelajar dari daerah lain.

"Saya setuju kalau tidak ada PR. Karena sekolah sudah sampai sore. Kalau banyak PR, apalagi dikumpulkan besoknya itu suka susah menyelesaikannya," ujar siswi SMK Bhineka Karya Simo Boyolali bernama Maya saat mengunjungi Kantor Okezone, baru-baru ini.

Maya mengaku, terlalu banyak PR cukup membebani. Apalagi jika di hari yang sama dia harus mengumpulkan berbagai macam tugas. Sedangkan untuk mendapat akses internet siswi berambut panjang ini harus pergi ke warung internet (warnet).

"Kalau enggak ada PR saya tetap belajar, kok. Belajar atau tidak itu tergantung bagaimana kita dididik oleh orangtua. Kalau orangtua tidak perhatian, mau ada PR anak juga bisa malas belajar," sebutnya.

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh teman sekelas Maya, Nurul. Menurut dia, PR tetap diperlukan. Kendati demikian, sekolah juga harus memahami siswa yang tidak bisa mengerjakan semua PR secara sekaligus di waktu yang bersamaan. "Tergantung. Kalau PR-nya banyak dan segunung ya enggak setuju saya. Jangan sampai sehari semua mata pelajaran ada PR, maksimal dua mata pelajaran tidak apa-apa," ucapnya.

Terkait kebijakan Bupati Purwakarta, Nurul pun punya pendapat tersendiri. "Kalau ada kebijakan seperti itu saya setuju, tetapi perlu ada pertimbangan lagi," tandasnya.

(Susi Fatimah)