JAKARTA - Mahasiswa Indonesia disinyalir banyak terjaring operasi aparat Malaysia karena tidak memegang paspor dan visa. Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur, Malaysia mengimbau mahasiswa Indonesia dan lulusan SMA yang akan melanjutkan kuliah di Malaysia agar berhati-hati dan memilih universitas.
"Kewaspadaan yang perlu mendapatkan perhatian penting adalah terkait dengan pengurusan dokumen keimigrasian, yaitu visa izin tinggal maupun izin belajar," kata Atdikbud KBRI Kuala Lumpur, Prof Ari Purbayanto, Kamis (30/7/2015).
Disebutkannya, banyak terjadi, kasus mahasiswa yang terjaring operasi petugas Imigrasi maupun Polisi Diraja Malaysia karena tidak memegang paspor maupun masa berlaku visa yang sudah habis, sehingga mereka terkena sanksi hukum ataupun dideportasi.
"Akibatnya mereka terkena sanksi hukum, dipenjara ataupun dideportasi," ungkap Ari.
Sejak Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan baru pengurusan visa mahasiswa melalui satu institusi tunggal, yaitu Education Malaysia Global Service (EMGS), yang diberlakukan untuk universitas swasta sejak 2014 dan universitas negeri sejak April 2015. Sempat terjadi permasalahan khususnya pengurusan visa di universitas negeri yang memakan waktu lama hingga dua bulan.
Kondisi ini, lanjut dia, menimbulkan permasalahan baru terkait dengan ketidakpastian mendapatkan visa dan masa berlakunya yang sudah terlampaui. Selama proses pengurusan visa yang memakan waktu lama tersebut, maka mahasiswa tidak memegang dokumen paspor dan rawan terkena operasi yustisia.
Beberapa kejadian mahasiswa terkena operasi itu oleh petugas Imigrasi maupun Polisi Diraja Malaysia karena tidak memegang dokumen paspor maupun karena masa berlaku visa yang sudah habis.
Kesalahan yang dijumpai pihak Atdikbud KBRI KL terjadi pada pihak universitas yang tidak segera mengurus visa ke EMGS, karena menunggu terkumpulnya dokumen perpanjangan visa mahasiswa lainnya. Padahal lama waktu pengurusan visa di EMGS dan Imigrasi Malaysia hanya tiga hari.
Selain itu kesalahan juga terjadi di pihak mahasiswa yang tidak segera mengurus perpanjangan visanya manakala masa berlaku visa tersebut satu-dua bulan kemudian akan berakhir.
Kejadian lainnya kelalaian mahasiswa untuk mengurus perpanjangan visa hingga akhirnya masa berlakunya habis, sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib.
Ari menegaskan proses pengurusan visa belajar di Malaysia sejak awal kedatangan hingga perpanjangannya selama masih kuliah, tidak bisa dianggap sepele karena memerlukan perhatian, waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Ari menyampaikan, pada saat lulusan SMA Indonesia dinyatakan diterima di sebuah universitas di Malaysia, maka selanjutnya ia mengurus VDR (Visa Dengan Rujukan) berdasarkan offer letter dari universitas di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan membayar Rp800 ribu.
Dengan diperolehnya VDR maka ia dapat melakukan perjalanan ke Malaysia dan menuju universitas tujuan. Tahap selanjutnya adalah pengurusan visa tinggal dan belajar (student pass) melalui international office di setiap universitas.
Sementara itu, Atdikbud KBRI Kuala Lumpur hampir setiap bulan menjumpai dan menerima laporan kasus permasalahan visa mahasiswa yang prosesnya tidak kunjung selesai, maupun visa mahasiswa yang sudah habis masa berlakunya dan pada akhirnya harus berurusan dengan pihak berwajib.
Mahasiswa Ditangkap
Pada Rabu 29 Juli 2015, pihaknya menangani kasus mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di INTI Nilai Universiti yang sudah masuk "daftar hitam". Kasus lainnya adalah penahanan mahasiswa Indonesia di tempat kosnya karena masa berlaku visanya habis sejak Oktober 2014.
Untuk itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama mahasiswa terkait dengan permasalahan visa ini adalah memilih universitas di Malaysia yang memiliki reputasi baik dan mengurus mahasiswa asingnya dengan baik.
Lalu, mahasiswa saat mengajukan pengurusan visa di universitasnya masing-masing, harus proaktif mengontrol proses perpanjangan visanya secara on-line di laman EMGS https://educationmalaysia.gov.my.
Selanjutnya, mahasiswa harus selalu cermat dan waspada dengan masa berlaku visanya masing-masing. Untuk itu, bila terjadi permasalahan dengan pengurusan visa tersebut, Ari mengimbau agar segera melaporkan ke Atdikbud KBRI Kuala Lumpur untuk mendapatkan bantuan. (MSR)
(Rifa Nadia Nurfuadah)