Pemerintahan Trump mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka sedang memeriksa sekitar USD256 juta dalam kontrak federal untuk Harvard, dan tambahan USD8,7 miliar dalam apa yang digambarkannya sebagai "komitmen hibah multitahun." Pengumuman tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Harvard belum melakukan cukup banyak hal untuk mengekang antisemitisme di kampus. Saat itu, tidak jelas apa yang dapat dilakukan universitas untuk memenuhi kekhawatiran pemerintahan Trump.
Bulan lalu, lebih dari 800 anggota fakultas di Harvard menandatangani surat yang mendesak universitas untuk "melakukan perlawanan terkoordinasi terhadap serangan anti-demokrasi ini."
Dalam suratnya yang menolak tuntutan pemerintahan, Garber menyatakan bahwa Harvard tidak punya banyak alternatif.
"Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya," tulisnya. "Baik Harvard maupun universitas swasta lainnya tidak dapat membiarkan dirinya diambil alih oleh pemerintah federal."
Surat pemerintah kepada Harvard pada hari Jumat menuntut serangkaian perubahan luar biasa yang akan membentuk kembali universitas dan menyerahkan tingkat kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas operasi Harvard kepada pemerintah federal. Perubahan tersebut akan melanggar prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi di kampus-kampus, termasuk kebebasan akademis.
Beberapa tindakan yang dituntut pemerintahan Trump dari Harvard adalah:
- Melakukan pemeriksaan plagiarisme pada semua anggota fakultas saat ini dan calon anggota fakultas.
- Berbagi semua data perekrutan dengan pemerintahan Trump, dan melakukan audit perekrutan saat “reformasi sedang dilaksanakan,” setidaknya hingga tahun 2028.
- Memberikan semua data penerimaan kepada pemerintah federal, termasuk informasi tentang pelamar yang ditolak dan diterima, diurutkan berdasarkan ras, asal negara, nilai rata-rata, dan kinerja pada ujian standar.
- Segera menutup semua program yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
- Merombak program akademik yang menurut pemerintahan Trump memiliki "catatan buruk tentang antisemitisme," termasuk menempatkan departemen dan program tertentu di bawah audit eksternal. Daftar tersebut mencakup Sekolah Teologi, Sekolah Pascasarjana Pendidikan, Sekolah Kesehatan Masyarakat, dan Sekolah Kedokteran, di antara banyak lainnya.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah federal ingin mengganggu proses yang lebih disukai universitas untuk dikendalikan, seperti cara mereka menerima kelas masuk. Tuntutan tersebut juga menyentuh isu-isu yang telah digunakan aktivis konservatif sebagai pentungan terhadap akademisi. Tuduhan plagiarisme, misalnya, merupakan bagian dari alasan mantan presiden Harvard, Claudine Gay, dipaksa mengundurkan diri.
"Harvard dalam beberapa tahun terakhir gagal memenuhi persyaratan hak intelektual dan hak sipil yang membenarkan investasi federal," kata surat pemerintahan Trump.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)