Kemendikbudristek Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan PPDB
"Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan. Masyarakat didorong untuk melaporkan dugaan praktik pelanggaran kepada pihak berwenang," ujarnya.
Sementara dari sisi implementasi, kebijakan PPDB yang efektif jelas memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya saja, ia melihat implementasi kebijakan PPDB di lapangan menjadi tantangan tersendiri, karena beberapa daerah belum melaksanakan tahapan persiapan PPDB secara komprehensif.
Ia menambahkan, beberapa masalah seperti kecurangan dalam seleksi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem daring juga masih perlu diatasi.
Pada kesempatan yang sama, KPK juga menerangkan telah berupaya menanamkan nilai-nilai integritas secara formal dalam sistem pendidikan.
Menurut Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, pihaknya telah mengeluarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk memotret kondisi integritas di lingkungan pendidikan seluruh Indonesia.
"Survei ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak dari upaya penanaman integritas yang telah dilakukan. SPI Pendidikan 2023 mencatat skor nasional sebesar 73,7, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya penanaman integritas, masih ada ruang besar untuk perbaikan," jelasnya.
Ia juga memaparkan pengawasan yang dilakukan oleh KPK melalui SPI Pendidikan mencakup tiga aspek utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola.
(Taufik Fajar)
