Yasonna Laoly Beri Kuliah Umum, Bicara soal Kritik yang Konstruktif pada Pemerintah
MALANG - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly menegaskan Presiden Joko Widodo dan pemerintah tak anti kritik. Sebab di dunia ini tidak ada kebijakan pemerintah negara manapun yang sempurna. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Brawijaya, pada Kamis (14/9/2023).
"Mengkritik pemerintah boleh, tidak ada yang sempurna, Tetapi harus kritik yang konstruktif, dengan cara yang baik karena tidak ada yang tidak ada yang sempurna di dunia ini," kata Yasonna Laoly.
Namun kritikan yang disampaikan harus berbasiskan data dan bersifat destruktif atau bersifat membangun. Maka ketika ada pernyataan masyarakat yang berujung laporan hukum mengenai kritikan ke presiden dan pejabat negara, lebih karena faktor merendahkan harkat martabat sebagai seorang manusia.
"Bukan mengkritik presiden yang dilarang, tapi merendahkan harkat martabat Presiden, mengkritik itu bisa tapi merendahkan harga martabat itu yang dilarang, sebagai bangsa yang Pancasila," tuturnya.
BACA JUGA:
Bahkan ketika ia menerima kritikan dianggap tak bisa mengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga keimigrasian maka ia pun terbuka menerima itu. Tetapi bila sudah menyangkut harkat martabat, menteri kelahiran Sorkam ini maka ia tak segan bertindak tegas.
"Kalau kamu katakan ke saya tidak becus mengurus Lapas, tidak becus mengurus imigrasi, tidak betul mengurus Kementerian, it's fine with me, but one tell me that Yasonna itu BABI, anak haram, jadah. Karena itu merendahkan decrading," tuturnya
"Karena kita punya harkat martabat yang direndahkan, sebagai pejabat dikritik kebijakannya its oke, bukankah presiden dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, berpendapat atau memberikan pernyataan harus didasarkan pada landasan kuat. Sebab tidak bisa kebebasan berpendapat dibiarkan sebebas-bebasnya seperti negara di Amerika Serikat atau Eropa.
BACA JUGA:
"Kamu mau mengatakan atas nama demokrasi atas nama kebijakan semuanya bisa, meng-copy individualisme liberalisme yang ada di Eropa, its not our culture," kata menteri berusia 70 tahun ini.
"Tidak bisa atas nama kebebasan nggak bisa, di sana (di Amerika, Eropa) mau menikah mau apa bebas, mau kita tiru atas nama kebebasan, no. Jdi itu yang saya katakan kita harus merawat dan menjaga bangsa yang besar," ujarnya.
(Marieska Harya Virdhani)
