Share

Peneliti UGM Soroti Kebijakan Harga BBM dan Tata Kelola Pendistribusian Bersubsidi

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 23 September 2022 06:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 65 2673014 peneliti-ugm-soroti-kebijakan-harga-bbm-dan-tata-kelola-pendistribusian-bersubsidi-iUEvxLNsjY.jpg Diskusi Akademi UGM tentang kenaikan harga BBM/Dok. UGM

Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi, SIP, MPA., Ph.D., mengatakan ketersediaan energi adalah bagian dari pelayanan yang diberikan oleh negara selain pangan.

Menurutnya, energi menjadi barang publik yang paling esensial dan negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi itu agar bisa diakses oleh masyarakat.

“Negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi, harus cukup, terjangkau dan dapat diakses,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi perlu dievaluasi, sebab menaikkan harga BBM bersubsidi sebaiknya bukan lagi dari alasan beban anggaran.

”Perlu evaluasi secara komprehensif soal tata kelola. Selama ini, pengambilan kebijakan didominasi pada rezim keuangan. Jika masalah pada subsidi tidak tepat sasaran bukan dihilangkan, namun perlu tata kelola yang baik,” tegasnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bukan persoalan besarnya beban anggaran subsidi, namun harus dilihat dari perspektif tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses pada energi tersebut.

“Jangan sampai jika tidak tersedia dan tidak bisa diakses. Karenanya perlu dirancang transisi energi pada energi baru dan terbarukan. Menggantungkan pada energi fosil adalah pemikiran lampau. Saya kira kebijakan transisi energi sangat penting,” katanya.

Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Agung Satrio Nugroho, M.Sc., memaparkan pendistribusian BBM bersubsidi kemungkinan bisa tidak tepat sasaran ketika seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat kecil.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh PSE, kata Agung, dari 7.000 lebih kecamatan di Indonesia sekitar 42 persen saja yang sudah memiliki penyalur distribusi resmi BBM bersubsidi atau SPBU.

"Artinya aksesibilitas fasilitas ketersediaan BBM itu belum separuh lebih," katanya.

Anggota peneliti PSE UGM lainnya, Yudistira Hendra Permana, Ph.D., mengatakan anggaran subsidi BBM sebenarnya sudah mulai berkurang sejak tahun 2015. Lalu, pada tahun 2017 Pertalite diperkenalkan dan Premium mulai dihilangkan.

Sayangnya, harga Pertalite tidak banyak berubah. Setelah Premium dihapuskan, masyarakat beralih ke Pertalite karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM non subsidi lainnya.

“Dari kebutuhan sebelumnya hanya satu juta kiloliter per bulan dan saat ini mencapai 2,5 juta kiloliter per bulan. Tampaknya kuota nasional BBM bersubsidi harus dinaikkan dan ditambah agar bisa diakses hingga akhir tahun,” katanya

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini