Dengan beragam manfaat yang diberikan BPJAMSOSTEK tersebut, Zuhri mendorong seluruh kepala daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Zuhri optimis dengan adanya sinergi yang baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Kalimantan Barat.
Karena hingga Agustus 2022 baru mencapai 50% untuk sektor pekerja Penerima Upah (PU) dan 5,9% untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
“Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, para pekerja dapat terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera. Sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman yang berujung pada peningkatan produktivitas perekonomian di Kalimantan Barat,” pungkas Zuhri.
(Natalia Bulan)