Share

Akademisi Universitas Brawijaya: Ketiadaan Regulasi, Buat Hacker Obok-Obok Siber Sekuriti Indonesia

Avirista Midaada, Okezone · Kamis 15 September 2022 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 15 65 2668163 akademisi-universitas-brawijaya-ketiadaan-regulasi-buat-hacker-obok-obok-siber-sekuriti-indonesia-LRFSZXwNZw.jpg Ilustrasi/Freepik

MALANG - Maraknya aksi peretasan yang dilakukan hacker membuat akademisi Universitas Brawijaya (UB) mendorong adanya regulasi hukum yang kuat.

Pasalnya, selama ini perlindungan data dan keamanan siber masih menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pakar Informasi Teknologi (IT) Universitas Brawijaya (UB) Herman Tolle mengatakan, ketiadaan regulasi hukum yang melindungi data pribadi masyarakat membuat pengelola aplikasi dan website di Indonesia, kebanyakan mengabaikan hal ini.

Memang secara undang-undang ITE sudah diatur, tapi di undang-undang itu tidak bisa dijerat jika pengelola lalai melindungi data pribadi penggunanya hingga diretas hacker dan bocor ke publik.

"Ada undang-undang ITE barangsiapa yang menyebar luaskan. Tapi itu konsekuensi ke orang yang menyebarluaskan, misalkan hackernya itu, tapi ke yang mengelola itu yang membuat bobol, tidak ada konsekuensi hukumnya, di undang-undang ITE tidak terkait itu," ucap Herman Tolle saat dikonfirmasi MNC Portal, pada Kamis siang (15/9/2022) di Malang.

Padahal menurut pria yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) UB, pengelola seharusnya bertanggungjawab sepenuhnya akan keamanan data pribadi para masyarakat yang menggunakan aplikasi atau websitenya.

Termasuk jika hal itu diretas hacker karena adanya sistem keamanan siber sekuriti yang tidak berjalan, sehingga pihak pengelola tak bisa dituntut secara hukum.

"Kalau ini kan pengelolaan aplikasinya yang lalai, sehingga keamanannya kurang dan mudah dibobol hacker, dalam situasi Itu sejauh ini tidak bisa dituntut," ucapnya.

Padahal selama ini dikatakan Herman, di legislatif telah dibahas rancangan undang-undang ini, tapi selama hampir satu hingga dua tahun terakhir belum juga disahkan.

Akibatnya ketika undang-undang itu belum disahkan diakui masyarakat tak bisa menyampaikan keluhan atau tuntutan hukum kepada pengelola yang abai dalam melindungi data penggunanya, sehingga diretas hacker.

"Yang saya pahami masyarakat bisa komplain ke penyedia layanannya. Kalau sampai datanya bocor, tapi kalau selama belum ada aturan yang mengatur itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa komplain saja, tapi nggak bisa dalam artian mereka nggak ada konsekuensi hukum," terangnya.

Hal ini yang diakui Herman membuat sistem perlindungan siber di Indonesia terasa kurang maksimal.

Maka tak heran data pribadi aplikasi PeduliLindungi atau pengguna IndiHome misalnya berhasil diretas oleh hacker.

"(Aplikasi dan website) kelihatannya yang dikelola pemerintah relatif lebih mudah dibobol, itu nggak cuman di kominfo tapi juga punyanya Brawijaya jebol juga," tukasnya.

Sebagai informasi sejumlah data pribadi pejabat negara Indonesia diretas oleh hacker yang mengaku sebagai Bjorka.

Data pribadi itu lantas disebarkan dan diunggah di sosial media.

Tampak beberapa data pribadi mulai dari Menkominfo Jhonny Plate, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebar.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini