Ketua MPR RI Mendukung Program Wajib Kuliah untuk Pemerataan Akses Pendidikan
JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap (NIDK) Universitas Terbuka (UT) Bambang Soesatyo mendukung program wajib kuliah untuk pemerataan akses pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Pendidikan tinggi harus dapat dijangkau dan diakses sebesar-besarnya oleh masyarakat, dan bukan menjadi barang eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil atau segelintir kelompok masyarakat," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).
Pada periode tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami periode puncak bonus demografi.
Penduduk usia produktif, yakni yang berada di rentang usia 15-64 tahun, jumlahnya akan lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.
"Agar dapat memetik manfaat bonus demografi secara optimal, maka ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, agar memiliki daya saing dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja," ujar Bamsoet dalam acara Seminar Wisuda Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Purwokerto secara daring dari Jakarta, Senin (5/9/2022).
Bamsoet menegaskan, pada prinsipnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dalam berbagai jenjang adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.
