Kunjungi Kantor Kedubes Mesir, Ketua PBNU Minta Jumlah Kuota Beasiswa Al-Azhar Ditambah
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur berkunjung ke Kantor Kedubes Mesir di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Kepada Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia Ashraf Mohamed Moguib Sultan, Gus Fahrur meminta agar ada penambahan kuota beasiswa.
PBNU sendiri memiliki 30 kuota beasiswa bagi santri NU untuk menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir setiap tahunnya.
Gus Fahrur pun menginginkan ada 200 mahasiswa setiap tahun yang berangkat ke Universitas Al-Azhar.
Ia meminta Dubes Ashraf untuk menaikkan kuota sebanyak 30 hingga 70 irang, sementara sisanya akan ditanggung oleh PBNU.
"Usulan sudah dicatat, akan disampaikan kepada Grand Syaikh Al-Azhar (Ahmad Thayyib). Kami nanti akan tanggung sisanya. Ini kuota mahasiswa untuk semua jurusan, tidak hanya jurusan agama,”ujar Gus Fahrur dikutip dalam laman resmi NU Online, Selasa,(5/7/2022).
“Kita juga menanyakan bagaimana kuota beasiswa tahun ini? Tadi langsung dijawab dan diberi surat pemberitahuan beasiswa yang 30 seperti tahun lalu. Tahun kemarin juga ada yang belum berangkat, dia (Dubes Ashraf) bilang masih menunggu proses,”kata Pengasuh Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang, Malang, Jawa Timur.
Lebih lanjut PBNU, kata Gus Fahrur mengharapkan agar Al-Azhar dapat menerapkan sistem mu'adalah atau penyetaraan terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
Kepada Dubes Ashraf, ia menyebutkan bahwa NU telah memiliki sebanyak 6000 madrasah dan 28 ribu pesantren yang tidak mungkin datang satu per satu ke Mesir untuk melakukan penyetaraan.
"Dia (Dubes Ashraf) bilang, itu mungkin. Sementara ini Al-Azhar melakukan muadalah hanya dengan lembaga negara atau sekolah. Kalau dengan ormas belum. Tapi itu mungkin saja (dilakukan),”ujarnya.
Walaupun begitu, muadalah dapat berlaku jika terdapat kesamaan. Kemudian Gus Fahrur menyebutkan bahwa NU menganut mazhab fiqih Imam Syafi’i dan teologinya bermazhab Imam Asy’ari.
"Jadi harus memiliki kesamaan dulu sehingga muadalah itu berlaku semuanya. Harus sama dan standar, karena kalau tidak itu maka itu menjadi batal," tuturnya.
(Natalia Bulan)
