DPRD Minta Dinas Pendidikan untuk Awasi Dugaan Manipulasi KK saat PPDB 2022
MAKASSAR - DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat, meminta Dinas Pendidikan mengawasi dugaan praktik manipulasi kartu keluarga (KK) di wilayah zonasi saat proses tahapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022/2023 dibuka mulai bulan 20 Juni mendatang.
"Dari laporan diterima, ada dugaan kuat praktik manipulasi KK dipakai agar peserta didik bisa bersekolah di wilayah zonasi SMAN unggulan, walaupun bersangkutan tidak berdomisili di daerah zona itu," ungkap anggota Komisi D Wahyuddin dikutip dari Antara, Jumat (17/6/2022).
Meski masih dugaan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk berperan aktif mengantisipasi serta mengawasi dan terus berkoordinasi dengan instansi kependudukan guna memutus praktik dengan cara-cara curang agar bisa bersekolah di SMA dan SMK Negeri.
"Karena ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan orang lain yang berdomisili di zona tersebut. Kita minta Disdik mengawasi itu, kalau ditemukan berikan sanksi tegas," tuturnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi D, Rusdi Tabi.
Ia menyatakan Disdik segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat demi mencegah terjadinya manipulasi KK digunakan orang lain menyekolahkan anaknya di luar zonasi yang sudah ditentukan.
"Ada beberapa laporan kami terima tahun lalu. Untuk mencegah itu, Disdik diharapkan teliti, jangan sampai kasus seperti itu berulang kembali, dimana saat ini kita berusaha memperbaiki kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta," harapnya.
