Share

DPRD Minta Dinas Pendidikan untuk Awasi Dugaan Manipulasi KK saat PPDB 2022

Natalia Bulan, Okezone · Jum'at 17 Juni 2022 08:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 17 624 2613071 dprd-minta-dinas-pendidikan-untuk-awasi-dugaan-manipulasi-kk-saat-ppdb-2022-lkdoRRt3Ee.jpg Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad saat rapat kerja di Kantor DPRD Sulsel bersama Anggota Komisi D Wahyuddin/Antara

MAKASSAR - DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat, meminta Dinas Pendidikan mengawasi dugaan praktik manipulasi kartu keluarga (KK) di wilayah zonasi saat proses tahapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022/2023 dibuka mulai bulan 20 Juni mendatang.

"Dari laporan diterima, ada dugaan kuat praktik manipulasi KK dipakai agar peserta didik bisa bersekolah di wilayah zonasi SMAN unggulan, walaupun bersangkutan tidak berdomisili di daerah zona itu," ungkap anggota Komisi D Wahyuddin dikutip dari Antara, Jumat (17/6/2022).

Meski masih dugaan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk berperan aktif mengantisipasi serta mengawasi dan terus berkoordinasi dengan instansi kependudukan guna memutus praktik dengan cara-cara curang agar bisa bersekolah di SMA dan SMK Negeri.

"Karena ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan orang lain yang berdomisili di zona tersebut. Kita minta Disdik mengawasi itu, kalau ditemukan berikan sanksi tegas," tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi D, Rusdi Tabi.

Ia menyatakan Disdik segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat demi mencegah terjadinya manipulasi KK digunakan orang lain menyekolahkan anaknya di luar zonasi yang sudah ditentukan.

"Ada beberapa laporan kami terima tahun lalu. Untuk mencegah itu, Disdik diharapkan teliti, jangan sampai kasus seperti itu berulang kembali, dimana saat ini kita berusaha memperbaiki kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel, Setiawan Aswad mengatakan, untuk mengantisipasi praktik kecurangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan calon peserta didik yang masuk jalur zonasi benar berdomisili di zona itu.

"Soal praktik dugaan manipulasi KK, kami terus berkoordinasi dengan Dukcapil, bahkan sudah terintegrasi langsung apabila di konfirmasi kebenaran KK-nya. Untuk kesiapan PPDB, kami sudah siap," papar Aswad.

Untuk alumni atau tamatan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan Pesantren yang akan masuk SMA/SMK sebanyak 15.017 orang.

Sementara daya tampung SMA Negeri dan swasta serta Madrasah Aliyah (MA), sebanyak 171.598 kursi tersedia, atau masih tersisa lebih ribuan.

Dan tahun ini disiapkan kuota untuk SMAN sebanyak 76.685 bangku dan SMKN sebanyak 42.805 bangku.

Selebihnya akan bersekolah di SMA/SMK swasta dan MA sederajat.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini