Daftar Menteri Pendidikan di Era Presiden Soekarno, Ki Hadjar Dewantara yang Pertama Kali Menjabat!
JAKARTA - Pada masa pemerintah Presiden Soekarno, semangat pendidikan berfokus pada membangun identitas diri sebagai bangsa yang merdeka. Kementerian Pendidikan pada masa itu masih sangat sederhana.
Kurikulum tingkat nasional sudah mulai disiapkan, dengan menitikberatkan pada wawasan kebangsaaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Instruksi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan saat itu masih berkaitan dengan upaya meningkatkan semangat perjuangan.
Seperti, mewajibkan sekolah mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sampai menghapuskan lagu Jepang Kimigayo. Berikut ini daftar Menteri Pendidikan di era Presiden Soekarno.
1. Ki Hadjar Dewantara
Sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Soejaningrat. Lahir di Pakualaman, 2 Mei 1889, yang kemudian tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hadjar dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran pada masa kabinet pertama Indonesia, Presidentil Kabinet. Ia menjabat pada 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Ki Hadjar mulai merintis pendidikan di Indonesia dengan mendirikan Taman Siswa pada 1922. Atas jasa-jasanya, Ki Hadjar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1959.
2. Todung Sultan Gunung Mulia
Todung Sultan Gunung Mulia, atau yang akrab disapa Mulia, lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 21 Januari 1896. Lelaki keturunan Batak ini aktif dalam dunia politik. Ia mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) bersama rekan-rekannya. Empat hari setelah pendirian Parkindo, Mulia diangkat menjadi Menteri Pengajaran menggantikan Ki Hadjar Dewantara. Ia meneruskan kebijakan menteri sebelumnya yakni mengubah kurikulum pendidikan menjadi berwawasan kebangsaan, memperbaiki saran dan prasarana, dan memperluas lembaga pendidikan yang juga berfokus pada agama.
3. Muhammad Sjafei
Muhammad Sjafei memiliki slogan dalam hidupnya yakni “Pendidikan yang memerdekakan.” Ia merupakan pendiri Indische Nationale School (INS) Kayutanam (1926). Sekolah ini berada di luar sistem kolonial, yang memerdekakan jiwa dan kreativitas anak-anak di luar pakem pendidikan kolonial. INS dikategorikan sebagai sekolah kejuruan. Pada masa Jepang, sekolah ini berubah nama menjadi Indonesia Nippon Sekolah, lalu setelah proklamasi disesuaikan menjadi Indonesia Nationale School (INS). Setelah proklamasi, Syafei juga masuk ke politik. Lelaki kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat ada 1899 ini diangkat menjadi Menteri Pengajaran, dengan masa jabatan 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946.
4. R M Soewandi
Menteri PengajaranPendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Sjahrir III dijabat oleh R M Soewandi, tahun 1946-1947. Tokoh yang lahir pada 25 Oktober 1904 ini menginisiasi Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yang menggantikan Ejaan Van Ophuijsen pada Maret 1947. Ejaan ini dilatarbelakangi keinginan para cendekiawan Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia I, dengan tujuan melepaskan pengaruh kolonial terhadap bahasa Indonesia.
Pada masa Soewandi ini juga dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Pembentukan panitia bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar pengajaran baru. Soewandikembali menjadi Menteri PP dan K di Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956.
5. Ali Sastroamidjojo
Ali Sastroamidjojo lahir di Grabag, Jawa Tengah, 21 Mei 1903. Ia merupakan Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II. Kemudian ia juga masih menjabat sebagai Menteri Pengajaran di Kabinet Hatta I, yang saat itu berganti nama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat menjabat menteri, Ali Sastroamidjojo juga ditunjuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, yang merupakan awal pengakuan pemerintahan Belanda atas kemerdekaan Indonesia.
6. Teuku Moh. Hasan
Teuku Moh. Hasan menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pada Kabinet Darurat, mulai Desember 1948 hingga Juli 1949. Kabinet darurat merupakan kabinet yang dibentuk pada saat Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia, berhasil direbut oleh Belanda dalam serangan militer Belanda II.
Para pemimpin Indonesia pada saat itu juga berhasil ditahan oleh Belanda. Mendengar kabar tersebut, sejumlah tokoh pemimpin Indonesia lainnya yang berada di Sumatera Barat berkumpul di Halaban, pada 22 Desember 1948. Hasil pertemuan tersebut, terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PP dan K/Menteri Agama.
7. Sarmidi Mangunsarkoro
Sarmidi Mangunsarkoro diangkat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada Kabinet Hatta I, Kabinet Peralihan, dan Kabinet RI Yogyakarta. Pengabdiannya kepada pendidikan Indonesia diawali saat ia diangkat menjadi guru HIS Taman Siswa Yogyakarta. Pada 1929, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta.
Satu tahun setelahnya, ia membangun Perguruan Taman Siswa di Jakarta atas restu Ki Hadjar Dewantara. Saat menjadi Menteri PP dan K, Sarmidi meresmikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, membangun Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut serta dalam lahirnya Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ia juga berhasil memperjuangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Seluruh Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Pendidikan Nasional Pertama.
8. Prof. Dr. Abu Hanifah
Abu Hanifah menjabat sebagai Menteri PP dan K pada Kabinet Republik Indonesia Serikat. Ia diamanahkan untuk mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Menurut Abu Hanifah dalam autobiografi Tales Of Revolution (hlm. 333), sebuah negara baru mesti memiliki fondasi pendidikan yang kuat untuk generasi mudanya.
Semakin baik pendidikan dasarnya, maka semakin cerah masa depan suatu negara. Langkah perdana yang ia lakukan adalah menggabungkan fakultas-fakultas yang tersebar di Jakarta, Bogor, dan Bandung menjadi Universitas Indonesia. Ia juga meminta para profesor Belanda untuk tetap tinggal dan memberikan pengajaran kepada para pemuda Indonesia dan tidak terlibat dalam politik.
9. Dr Bahder Djohan
Lahir pada tanggal 30 Juli 1902, Bahder Djohan merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Bahder Djohan adalah salah satu pimpinan Jong Sumateranen Bond. Ia menyampaikan pidato pada Kongres Pemuda I tentang kedudukan wanita. Bahder juga bagian dari panitia yang mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 1945. Kemudian Ia diangkat menjadi Menteri PP dan K di Kabinet Natsir pada 1950 dan di Kabinet Wilopo pada 1952.
10. Mr. K.R.M.T Wongsonegoro
Wongsonegoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Sukiman-Suwiryo, dengan masa kerja 27 April 1951 – 3 April 1952. Selain itu, pria kelahiran Surakarta, 20 April 1897 ini juga bergabung dengan BPUPKI mewakili Surakarta pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia.
11. Mr Muhammad Yamin
Muhammad Yamin lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ia seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan pakar hukum yang berjasa dalam sejarah persatuan Indonesia.
Ia juga merupakan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan. Saat menjabat sebagai Menteri PP dan K, Yamin banyak melakukan pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
12. Ki Sarino Mangunpranoto
Ki Sarino Mangunpranoto lahir di Bagelan, 15 Januari 1910. Ia merupakan anggota Konstituante RI mewakili Partai Nasional Indonesia (PNI). Ki Sarino menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dengan masa kerja 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957. Kemudian ia diangkat kembali menjadi Menteri PP dan K pada Kabinet Dwikora III, dengan masa kerja 27 Maret 1966 – 25 Juli 1966. Terakhir, ia menjabat sebagai Menteri PP dan K di Kabinet Ampera I, dengan masa kerja 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967.
13. Prof. Dr. Prijono
Prijono lahir di Yogyakarta, 20 Juli 1905. Ia lebih banyak tinggal di Eropa pada masa sebelum kemerdekaan, namun Prijono aktif memperkenalkan kebudayaan Indonesia di sana. Ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sejak 1957-1966, dengan kabinet yang berganti-ganti, mulai dari Kabinet Karya (Juanda) hingga Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.
Saat menjabat, ia berusaha untuk memajukan kebudayaan nasional. Ia berpendapat bahwa kesenian bangsa Indonesia harus berupa kesenian nasional dalam rohnya, tetapi dalam bentuknya bisa berupa kesenian daerah. Kebijakan tersebut menandai awal dari penempatan kesenian daerah sesuai dengan tujuan nasional dan perilaku masyarakat Indonesia.
14. Sanusi Hardjadinata
Sanusi Hardjadinata lahir pada 24 Juni 1914. Ia adalah seorang politikus dan pernah menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Garut. Sanusi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ampera II, dengan masa jabatan 1967 – 1968. Selain itu, ia juga penah menjadi Rektor Universitas Padjajaran, Bandung.
Diolah dari berbagai sumber:
Septi Kurnia/Litbang MPI
(Widi Agustian)
