Mendikbud Nadiem: RUU TPKS Jadi Landasan Hukum Melindungi Korban Kekerasan Seksual

Carlos Roy Fajarta, · Senin 10 Januari 2022 19:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 10 65 2530130 mendikbud-nadiem-ruu-tpks-jadi-landasan-hukum-melindungi-korban-kekerasan-seksual-CPtUrZNPbO.jpg Nadiem Makarim. (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Mendikbud Ristek RI, Nadiem Makarim berharap agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU).

UU TPKS diyakini dapat melindungi para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi dari bahaya tindak pidana kekerasan seksual dan dapat belajar dengan lebih aman.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Survei Opini Publik Nasional SMRC yang mengangkat tema 'Sikap Publik terhadap RUU TPKS dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus: Temuan Survei Nasional' secara daring pada Senin (10/1/2022).

"Sesuai yang disampaikan Presiden, kami mendukung sepenuhnya penyusunan RUU TPKS oleh DPR. Tentu nantinya jika aturan tersebut sudah final akan menjadi landasan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual yang diharapkan bisa mencegah tindak kekerasan seksual di masyarakat termasuk di sekolah dan kampus di Indonesia," ujar Nadiem Makarim.

Baca juga: Catat! Kurikulum SMA 2022 Tidak Ada Lagi Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa

Lebih lanjut ia menyebutkan semua pihak harus bergerak bersama-sama mendukung pengesahan regulasi terhadap pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya di lingkungan pendidikan.

"Sekarang waktunya kita bergerak bersama memberantas kekerasan seksual sehingga anak-anak kita dapat beraktifitas, belajar dimanapun dengan aman. Mari kita terus bergotong royong mewujudkan merdeka belajar," kata Nadiem Makarim.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, RUU TPKS seharusnya disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum memasuki masa reses di DPR pada pertengahan Desember 2021. Namun karena persoalan teknis, RUU tersebut baru dapat disahkan dalam Rapat Paripurna yang diperkirakan pada Januari 2022 usai masa reses DPR RI selesai.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan komitmen DPR sangat tinggi untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang. Dia membantah DPR memperlambat proses pengesahan RUU TPKS.

"Jadi, kalau ada yang bilang bahwa DPR memperlambat segala macam, itu tidak betul. Bahwa usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI dan ini kita akan bikin, kita akan buat undang-undang itu dengan bagus. Karena kita tidak mau kejadian seperti ini berulang, berulang, dan berulang lagi terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada khususnya," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Senin (10/1/2022).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini