Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPDB Banyak Masalah, Satgas Zonasi Dibentuk

Koran SINDO , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2019 |10:42 WIB
  PPDB Banyak Masalah, Satgas Zonasi Dibentuk
Ilustrasi: Foto Okezone
A
A
A

Chatarina melanjutkan, dengan sistem zonasi, peme rin tah dapat lebih mudah menemukan anak-anak putus sekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui sinergi tripusat pendidikan, yakni sekolah/guru, keluarga/orangtua, dan lingkungan/masyarakat.

“Karena kita melihat data-data kekerasan, kejahatan seksual, anak terkena narkoba itu angkanya cukup tinggi. Itu mendorong pemahaman kita bahwa salah satu yang wajib memberikan pendidikan karakter itu adalah orangtua,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah.

Dia menjelaskan, selama ini anggaran pendidikan yang berasal dari pusat digunakan untuk memperbaiki tiga masalah utama, yakni sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, serta ketersediaan dan peningkatan mutu guru.

Politikus Golongan Karya ini menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan pada APBN telah memenuhi amanat konstitusi sebesar minimal 20%. Namun, perlu diketahui masyarakat bahwa sebagian besar anggaran tersebut ditransfer ke daerah. Sementara Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran pendidikan sekitar 7% dari total 20%.

“Jika disalurkan dengan tepat dan baik maka akan menghilangkan soal sekolah favorit dan tidak favorit itu,” ujarnya.

Sistem zonasi tahun ini masih memicu banyak masalah di lapangan. Sejumlah siswa gagal mendaftar sekolah yang dituju karena terbentur jarak sistem zonasi. Bahkan, temuan di lapangan banyak orangtua siswa membuat domisili fiktif demi bisa mendaftar sekolah incaran yang jauh dari tempat tinggalnya.

“Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini,” pinta Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati.

(Rani Hardjanti)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement