Daoed Joesoef, Cendikiawan Multitalenta

Pria yang menguasai bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis ini kerap mengadakan diskusi tentang ekonomi dan politik Indonesia saat menimba ilmu di Perancis. Setelah kembali ke Indonesia, bersama dengan Ali Moertopo, Soejono Humardhani dan Harry Tjan Silalahi, wadah diskusinya tersebut menjadi wadah pemikir kebijakan publik yang saat ini dikenal dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Pada 1978, ia ditunjuk Presiden Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Saat menjabat sebagai Mendikbud tersebut, Daoed mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yakni Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang dimaksudkan untuk membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan politik yang diatur dalam surat keputusan Menteri Nomor 0156/U/1978. Aturan itu, menghapuskan Dewan Mahasiswa di seluruh universitas yang ada di Tanah Air.

Aturan tersebut, dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk mematikan daya kritis mahasiswa. Setahun kemudian, ia juga mengeluarkan Surat Keputusan No 037/U/1979 yang isinya mengatur bentuk dan susunan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengontrol kegiatan mahasiswa dari kegiatan politik dan penyatuan keorganisasian mahasiswa dengan kampus melalui rektor dan dekan. Aturan lainnya yang dibuat yakni mengeluarkan keputusan yang melarang liburan pada masa bulan puasa.

Menurut Danang Pamungkas dari Pendidikan Sosialogi Universitas Negeri Yogyakarta, NKK/BKK lahir tak lepas dari peristiwa 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan Malari. Hingga akhir hayatnya, Daoed Joesoef tetap aktif dalam menyumbangkan pikirannya di sejumlah bidang untuk kemajuan bangsa.

Seniman Daoed Joesoef bukan hanya sekedar, birokrat biasa, tapi juga seorang seniman dan juga penulis. Semasa revolusi, Daoed menjadi anggota Divisi IV Sumatera Timur. Ia kemudian pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan menjadi anggota Tentara Pelajar Batalion 300.