Kebijakan ini, menurut Dadang, tak akan menganggu kinerja para guru karena anggaran yang dipotong untuk guru yang sudah pensiun dan yang belum disertifikasi, tapi masuk daftar penerima.
"Penghematan ini kita akan dalami, tentu kita akan cocokkan data dari Kemendikbud yang membenarkan adanya pemotongan dengan data yang ada di daerah. Jangan sampai pemotongan ini berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan kepada guru karena salah data," lanjutnya.
Politikus Hanura tersebut juga mengindikasikan adanya unsur penyelewengan terhadap dana tunjangan yang selama ini mengendap. Oleh karena itu, perbaruan data perlu dilakukan agar tak ada lagi nama-nama fiktif penerima tunjangan.
(Susi Fatimah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik