DPR Sebut Banyak Data Fiktif Penerima Tunjangan Guru
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah pimpinan Sri Mulyani berencana memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun sebagai bagian dari pemotongan anggaran Rp137,6 triliun.
Anggota Komisi X DPR RI, Dadang Rusdiana, mengatakan penghematan tersebut adalah penyesuaian atas kebutuhan riil tunjangan profesi guru. Sebab, sejumlah guru bersertifikat telah memasuki usia pensiun. Ada ketidakakuratan atau adanya data fiktif soal guru yang akan disertifikasi tahun ini.
"Jadi pada dasarnya tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesi gurunya," kata Dadang saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Komisi X, lanjutnya, akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang disertifikasi. Dalam beberapa kunjungan ke dapil, selalu ada perbedaan data antara Kemendikbud dengan daerah. Hal itu dinilai berdampak pada mengendapnya dana di kas daerah.
"Seperti di 2015, sekira Rp19 triliun mengendap di kas daerah. Ini yang akan kita evaluasi. Sehingga di masa sidang ini kita bentuk Panja Guru dan Tenaga Kependidikan, agar masalah data dan kebutuhan guru ini terawasi dengan baik.”
