JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kebijakan modifikasi cuaca yang diklaim sebagai langkah solutif dalam mengendalikan hujan ekstrem dan banjir di Jakarta.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Prof. Dr. Ir. Eddy Hermawan, menilai langkah tersebut tidak memiliki kepastian sasaran yang akurat. Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai “kekeuh” melakukan modifikasi cuaca meski menuai banyak kritik.
Menurut Eddy, konsep dasar modifikasi cuaca saat ini masih memerlukan pengkajian yang jauh lebih mendalam agar efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan sains yang matang.
“Pak Gubernur kok kayaknya kekeuh. Padahal konsep dasar hujan buatan itu perlu dikaji lebih mendalam, supaya tepat waktu—kapan harus menyemai, tepat sasaran, dan di mana,” kata Eddy dalam agenda Media Lounge Discussion bertema Mengurai Banjir Jakarta Berbasis Riset di Kantor BRIN, Rabu (4/2/2026).
Eddy mengungkapkan bahwa modifikasi cuaca sering kali dilakukan pada waktu yang tidak tepat, yakni saat puncak musim penghujan. Hal ini membuat sulit dibedakan antara dampak intervensi manusia dan fenomena alam murni. Menurut dia, banyak negara di Asia Tenggara mulai meninggalkan praktik ini karena risikonya dinilai lebih besar dibandingkan manfaatnya.
“Anda membuat hujan buatan di daerah penghujan, di saat musim hujan, hasilnya pasti hujan. Mana yang alami, mana yang buatan bisa dibedakan? Makanya negara-negara, setidaknya di Asia Tenggara, mereka tahu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya sebenarnya berharap Jakarta mengkaji kembali,” tambahnya.
Selain itu, Eddy menegaskan bahwa modifikasi cuaca bukan teknologi yang dapat menjamin pengendalian hujan secara presisi. Bahkan kecerdasan buatan (AI) sekalipun, kata dia, tidak mampu memastikan di mana air hujan akan jatuh setelah awan disemai.
“Siapa yang bisa menjamin? Kalau awan yang saya semai itu jatuh di Jatiluhur? Teknologi apa? AI mana yang bisa menjamin? Tidak ada kepastian apa pun. Oleh karena itu, saran saya, coba dikaji ulang. Deep analysis, deep science. Jangan sampai garam yang kita tabur bukannya air,” tegas Eddy.
Eddy juga menyoroti anomali penggunaan modifikasi cuaca di Indonesia yang seharusnya dilakukan pada momen yang tepat. Bukan hanya saat hujan ekstrem, tetapi juga pada musim kemarau ketika banyak wilayah mengalami kekeringan akibat surutnya air waduk atau danau.
“Kita ini musim basah air di mana-mana, musim kemarau kering di mana-mana. Jadi maju kena, mundur kena. Harusnya saat kemarau panjang ada hujan buatan karena waduk butuh air. Yang tidak lain adalah awan-awan besar itu kita ‘karbit’ supaya jangan jatuh di darat, tapi di laut,” tandasnya.
(Niko Prayoga)
(Rani Hardjanti)