Wamendikdasmen Sebut 18.000 Sekolah Jadi Target Awal Program Smart Board

BANDUNG - Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi pendidikan melalui program digitalisasi pembelajaran yang kini mulai diterapkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

Salah satunya ditandai dengan penggunaan papan belajar interaktif atau smart board di SDIT Persis, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

1. Penggunaan Papan Digital

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan bahwa penggunaan papan digital ini merupakan bagian dari empat program besar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Bogor.

“Kegiatan di sini merupakan bagian dari pencanangan empat program, salah satunya digitalisasi pembelajaran. Untuk di Kabupaten Bandung ini dilaksanakan di SDIT Persis, yang sudah mendapatkan bantuan awal berupa papan interaktif,” ujar Atip saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atip, program papan belajar interaktif ini bukan hanya dilakukan di satu sekolah saja.

“Tadi yang di Bogor itu hanya simbolis saja. Jadi ini bukan satu-satunya. Di beberapa daerah lain juga ada, termasuk SD dan SMP lainnya di kabupaten ini,” jelasnya.

2. Ada 18.000 Sekolah Jadi Target

Secara nasional, sekitar 18.000 sekolah menjadi target awal penerima bantuan papan pintar. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di masing-masing sekolah.

“Pelaksanaan digitalisasi ini memperhatikan ketersediaan jaringan internet dan listrik. Jangan sampai alat bantu seperti smart board tidak bekerja dengan baik,” tegasnya.

Atip juga menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

“Skor PISA kita belum menggembirakan, jadi perlu ada penguatan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu belajar,” ungkapnya.

Selain digitalisasi pembelajaran, tiga program lain yang turut dijalankan secara paralel adalah rehabilitasi fisik sekolah, peningkatan kualifikasi guru, dan penanganan guru honorer. 

Menurut Atip, keempat program ini saling terintegrasi demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan berkualitas.

Untuk daerah Jawa Barat sendiri, hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 40 persen sekolah masih memerlukan perbaikan fisik, baik dalam kategori rusak ringan, sedang, maupun berat.

Oleh karena itu, digitalisasi juga disinergikan dengan rehabilitasi infrastruktur agar pembelajaran digital bisa berjalan optimal.

“Bapak Presiden tidak ingin melihat adanya fasilitas pendidikan yang tidak layak. Maka, digitalisasi dan rehabilitasi dijalankan bersamaan,” kata Atip.

(Taufik Fajar)