Di kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan tentang pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini,” pintanya.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.
Melalui kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi yang dirumuskan akan lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
(Dani Jumadil Akhir)