KIP Kuliah Dinikmati Orang Kaya, Ternyata Dilakukan Diam-Diam

JAKARTA - Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi sorotan karena banyak orang kaya justru mendapat bantuan pendidikan tersebut. Ketidaktepatan ini juga diungkap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

Ubaid Matraji mengatakan. dugaan pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran disebabkan proses pengelolaan bantuan yang tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga penetapan.

Selain itu, Ubaid melihat, tidak ada juga pelibatan pihak luar kampus dalam rangkaian proses seleksi itu.

“Tidak pernah dishare satu lembaga pendidikan itu kuotanya berapa? Lalu cara daftarnya bagaimana? Proses verifikasinya bagaimana? Semua dilakukan diam-diam, tiba-tiba ada pengumuman. Jadi didata sendiri, diumumkan sendiri. Kan jeruk makan jeruk, tidak ada kontrol sosial,“ katanya, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (4/5/2024).

Ketertutupan ini memunculkan potensi terjadinya penyelewengan. ”Yang paling fatal adalah proses verifikasi. Ini tidak dilakukan dan diduga banyak terjadi ‘peserta titipan’,” tudingnya.

Dampaknya, banyak mahasiswa yang tidak laik malah mendapat bantuan, dan sebaliknya, mereka yang pantas malah tidak terpilih.

“Dan kejadian ini pasti terjadi secara nasional, tidak hanya di Undip,“ ujarnya.

Senada, pemerhati pendidikan dan juga dosen di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema menyoroti tidak adanya data yang terintegrasi untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa.

“Masalah KIP itu yang mengurus banyak, data campur aduk, harusnya satu data. Sehingga tidak dimain-mainkan data itu, data kita tidak terintegrasi,” katanya.

 BACA JUGA:

Doni mencontohkan, di dekat rumahnya, terdapat satu keluarga yang dia sebut mampu membiayai kuliah anaknya namun mendapatkan KIP Kuliah.

“Dia bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, saya tidak tahu bagaimana prosesnya, kemudian mengajukan KIP Kuliah untuk anaknya dan berhasil,“ katanya.

Sebaliknya, katanya, anak dari seorang ibu tunggal yang memiliki tiga anak dan berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta tidak mendapat bantuan KIP Kuliah.

”Kasus-kasus ini banyak terjadi dimana-mana. Ini yang harus dibereskan oleh pemerintah. Karena ini ketidakadilan,” katnaya.

Selain itu, Doni melihat, permasalahan ini juga disebabkan oleh biaya kuliah yang semakin mahal, membuat orang tua akan memanfaatkan beragam kesempatan untuk meringankan beban mereka.

“Sekarang di kampus negeri saja, biaya UKT kuliah mencapai lebih dari Rp9 juta, tinggi sekali,” ujarnya.

(Feby Novalius)