MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi sorotan karena banyak orang kaya justru mendapat bantuan pendidikan tersebut. Ketidaktepatan ini juga diungkap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.
Ubaid Matraji mengatakan. dugaan pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran disebabkan proses pengelolaan bantuan yang tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga penetapan.
Selain itu, Ubaid melihat, tidak ada juga pelibatan pihak luar kampus dalam rangkaian proses seleksi itu.
“Tidak pernah dishare satu lembaga pendidikan itu kuotanya berapa? Lalu cara daftarnya bagaimana? Proses verifikasinya bagaimana? Semua dilakukan diam-diam, tiba-tiba ada pengumuman. Jadi didata sendiri, diumumkan sendiri. Kan jeruk makan jeruk, tidak ada kontrol sosial,“ katanya, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (4/5/2024).
Ketertutupan ini memunculkan potensi terjadinya penyelewengan. ”Yang paling fatal adalah proses verifikasi. Ini tidak dilakukan dan diduga banyak terjadi ‘peserta titipan’,” tudingnya.
Dampaknya, banyak mahasiswa yang tidak laik malah mendapat bantuan, dan sebaliknya, mereka yang pantas malah tidak terpilih.
“Dan kejadian ini pasti terjadi secara nasional, tidak hanya di Undip,“ ujarnya.
Senada, pemerhati pendidikan dan juga dosen di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema menyoroti tidak adanya data yang terintegrasi untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa.
“Masalah KIP itu yang mengurus banyak, data campur aduk, harusnya satu data. Sehingga tidak dimain-mainkan data itu, data kita tidak terintegrasi,” katanya.
BACA JUGA:
Doni mencontohkan, di dekat rumahnya, terdapat satu keluarga yang dia sebut mampu membiayai kuliah anaknya namun mendapatkan KIP Kuliah.
“Dia bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, saya tidak tahu bagaimana prosesnya, kemudian mengajukan KIP Kuliah untuk anaknya dan berhasil,“ katanya.