Wapres Tegaskan Pemerintah Berkomitmen Tanamkan Pendidikan Pancasila pada WNI di Luar Negeri

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanamkan pendidikan Pancasila kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri.

Wapres mengungkapkan hal ini saat mendapatkan pertanyaan dari seorang pendeta bernama Ayub Mbuilima pada Dialog Kebangsaan.

Dialog Kebangsaan itu dilakukan dengan para diaspora Indonesia di Jepang yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Senin (6/3/2023).

Ayub adalah pendeta yang memiliki jemaat sekitar 700 orang dari berbagai gereja di 15 provinsi di Jepang. Pada kesempatan ini, Ayub pun menanyakan terkait program pendidikan Pancasila khususnya untuk WNI yang sejak lahir tinggal di luar negeri.

“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres pun menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.

“Karena itu, Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), (yakni) suatu badan yang memang ditugasi untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, kemudian juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.

Tidak hanya itu, sambung Wapres, BPIP juga ditugasi untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan menurutnya untuk sosialisasi di luar negeri, tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk mensosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila.

Salah satunya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.

“Untuk kerukunan antarumat beragama juga ada yang dinamakan FKUB, yaitu forum kerukunan umat beragama itu ada di provinsi-provinsi dan kabupaten/kota, maksudnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik di antara umat beragama. Dan kalau terjadi konflik maka tugasnya adalah menyelesaikan supaya tidak terjadi konflik lebih lanjut,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

“Pancasila itu diajarkan di sekolah-sekolah tentu di dalam maupun di luar negeri,” ungkapnya.

Namun, tutur Wapres, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.

“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP [sebagai] lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.

“Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan,” imbuhnya.

(Natalia Bulan)