"Itu yang perlu dijelaskan oleh pemerintah ke publik. Supaya masyarakat juga tahu dan bisa terlibat dalam pengawasan," terangnya.
Baca Juga : 37.000 Siswa di Semarang Dapat Kuota Internet Gratis
Baca Juga : Ini Hasil Pemeriksaan Anji soal Dugaan Hoaks Obat Covid-19
Ubaid berharap, adanya koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah dalam implementasi kurikulum darurat ini. Selain itu juga harus ada strategi pemberian pemahaman ke dinas pendidikan dan sekolah. Guru juga harus dikuatkan kompetensinya sehingga bisa mengimplementasikan kurikulum dalam PJJ.
"Itu yang diabaikan pemerintah biasanya. Sehingga kita khawatir kalau kurikulum itu dibuat lalu tidak ada yang pakai," ujarnya.
(Angkasa Yudhistira)