Dikatakan, dengan APBD Kota Mataram yang mencapai Rp1,5 triliun, diyakininya mampu mengakomodasi gaji guru non-PNS sesuai UMK, yang penting ada kemauan dan komitmen dari pemerintah.
"Jika Disdikbud sudah melakukan terobosan itu, kami di DPRD siap mendukung dan kita yakin pemerintah kota mampu mengaji guru non-PNS sesuai UMK," katanya.
Keberadaan guru non-PNS di Kota Mataram saat ini diakuinya cukup banyak karena semakin tingginya kebutuhan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kota ini.
Namun keberadaanya selama ini terkesan disepelekan, padahal tugas mereka jauh lebih banyak dan berat jika dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus PNS dan mendapatkan tunjungan sertifikasi.
"Saat ini sudah tidak zamannya lagi guru tanpa tanda jasa, justru jika guru tidak diperhatikan akan berdampak ke siswa," kata Husni menambahkan.
(Susi Fatimah)