Ilmuwan Indonesia-Australia Nongkrong Bareng Bahas Isu Food Waste
Dalam uraiannya, Pablo Juliano, mengatakan jika maslah food waste belum selesai di Australia. Saat ini pemerintah Australia berusaha untuk memenuhi target Sustainable Development Goals 2030 dengan mengurangi terjadinya limbah pangan. Berbagai inovasi dikembangkan di Australia, diantaranya mengembangkan key circular technologies dan platforms for up-cycling. Yaitu proses mengubah produk sampingan menjadi bahan atau produk baru yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi.
Sementara Sahara menjelaskan jika Indonesia memiliki masalah food waste yang besar. Dalam catatannya, Indonesia menjadi negara penghasil limbah pangan nomor satu di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia. Kerugian dari hal tersebut mencapai 213-551 triliun rupiah, setara dengan 4-5% GDP Indonesia. Untuk mengurangi limbah pangan, menurut Sahara, Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga telah proaktif melakukan kampanye untuk mengurangi limbah pangan, diantaranya melalui gerakan stop boros pangan.
Food waste, tambah Sahara, merupakan permasalahan yang signifikan, tidak hanya bagi ketahanan pangan dan efisiensi ekonomi, namun juga bagi kelestarian lingkungan. Sahara berkeyakinan bahwa perubahan perilaku masyarakat harus terus dikampanyekan dan diimplementasikan mengingat hal tersebut merupakan salah satu kunci sukses dalam menurunkan food waste.
Dalam kesempatan tersebut Eko Hari Purnomo menyampaikan bahwa dari perspektif teknologi pangan, food lost terjadi pada tahap awal rantai pasok pangan dimulai. Sektor pangan hortikultur merupakan yang terbesar dalam kontribusi food lost, diikuti sektor perikanan. Sementara food waste terjadi ketika pangan sudah siap saji atau sudah disajikan, namun banyak yang terbuang.
Food lost dan food waste, tambah Eko, tidak hanya terjadi pada kuantitas, tapi juga pada kualitas nutrisi yang menurun. Kurangnya implementasi good handling practices (GHP) menjadi salah satu penyebab terjadinya food lost dan berkurangnya nutrisi ketika akan dikonsumsi.
Penyelesaikan masalah food waste, menurut Eko dapat dilakukan pada berbagai tingkatan yang berbeda, yaitu pemerintah, industri, universitas, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat. Salah satu regulasi yang menghambat adalah ketika peusahaan ingin mendonasikan makanannya perusahaan tetap harus keluar uang, yaitu untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Hal ini menyebabkan perusahaan memilih membuang makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi namun sudah hampir kadaluwarsa.
Webinar dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta. Mereka berasal dari universitas, lembaga penelitian seperti BRIN dan pusat-pusat studi, serta aktifis yang memiliki perhatian terhadap pangan, termasuk dari Food Bank Indonesia. Para peserta menyampaikan pentingnya diskusi mengenai food lost dan food waste ini dilanjutkan mengingat hal ini telah menjadi perhatian bersama.
(Taufik Fajar)
