Strategi Hadapi Kebocoran Data NPWP dari Perspektif Teori Situasional Publik

KEBOCORAN data, terutama informasi sensitif seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan isu serius yang dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.

Dalam situasi ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, harus menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks untuk mengatasi dampak negatif dari kebocoran tersebut. Mengacu pada teori situasional publik (Situational Theory of Publics) yang dikemukakan oleh James E. Grunig, artikel ini menganalisis bagaimana Bareskrim RI menyesuaikan strategi komunikasinya dalam konteks krisis ini.

Identifikasi Publik: Membedakan Tingkat Ketertarikan dan Keterlibatan

Teori situasional publik mengelompokkan publik menjadi tiga kategori berdasarkan ketertarikan dan keterlibatan mereka: publik yang terlibat, publik yang tidak terlibat, dan publik yang terpengaruh. Dalam kasus kebocoran data NPWP, Bareskrim POLRI perlu mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut.

- Publik yang Terlibat: Masyarakat luas yang menggunakan NPWP untuk keperluan perpajakan dan hal-hal terkait keuangan. Mereka sangat terpengaruh dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi.

- Publik yang Tidak Terlibat: Kelompok masyarakat yang tidak langsung merasakan dampak, seperti individu yang tidak memiliki NPWP. Mereka mungkin tidak terlalu peduli, tetapi perlu dibina melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data.

- Publik yang Terpengaruh: Mereka yang mungkin menjadi korban dari kebocoran, seperti wajib pajak yang datanya bocor. Kelompok ini memerlukan perhatian ekstra dan informasi yang cepat untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Strategi Komunikasi berdasarkan Kategori Publik Bareskrim RI merumuskan strategi komunikasi berbasis pada identifikasi publik tersebut:

- Untuk Publik yang Terlibat: Bareskrim POLRI mengadopsi pendekatan proaktif dengan mengeluarkan pernyataan resmi, konferensi pers, dan pembaruan informasi melalui saluran media sosial. Mereka memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah mitigasi yang diambil serta menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. Transparansi dalam komunikasi menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan.

- Untuk Publik yang Tidak Terlibat: Meskipun tidak langsung terpengaruh, penting bagi Bareskrim RI untuk mengedukasi publik ini tentang risiko dan potensi ancaman dari kebocoran data. Melalui kampanye media dan penyuluhan, mereka dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran tentang perlindungan data.

- Untuk Publik yang Terpengaruh: Bareskrim POLRI menyediakan layanan konsultasi dan informasi pendukung yang berkelanjutan untuk mereka yang menjadi korban. Mengedepankan empati dalam komunikasi membantu mengurangi rasa panik dan memberikan jaminan bahwa kasus sedang ditangani secara serius.

Tindakan Responsif dan Adaptif

Berdasarkan teori situasional publik, respons Bareskrim POLRI juga harus adaptif terhadap dinamika situasi. Dengan memantau media dan umpan balik dari masyarakat, mereka dapat menyesuaikan pesan komunikasi tergantung pada reaksi publik. Jika ada informasi yang salah atau menyesatkan yang beredar, Bareskrim memiliki kesempatan untuk segera mengoreksi melalui klarifikasi resmi.

Evaluasi dan Penyesuaian Strategi

Setelah tahap awal krisis dan penanganan insiden, penting bagi Bareskrim POLRI untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan. Analisis terhadap bagaimana publik menerima dan merespon informasi akan memandu dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih baik di masa depan.

Kesimpulan

Penerapan teori situasional publik dalam komunikasi krisis memungkinkan Bareskrim Polri untuk merespons dengan lebih fokus dan terarah saat menghadapi kebocoran data NPWP. Dengan mengenali publik yang terpengaruh dan menyesuaikan pesan dan strategi komunikasi, Bareskrim Polri mampu mengatasi krisis dengan lebih efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dalam era di mana keamanan data menjadi isu utama, penting bagi lembaga pemerintah untuk terus mengasah keterampilan komunikasi krisis mereka dan beradaptasi dengan situasi yang ada.

Penulis :

Nurul Fara P

 Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ)

Disclaimer : Artikel ini merupakan opini penulis dan tidak mewakili sikap Redaksi Okezone.com.

(Rani Hardjanti)