Share

Orasi Profesor Riset BRIN, Erni Budiwanti Singgung Anggaran Mandalika

Inin Nastain, Koran Sindo · Rabu 28 September 2022 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 28 65 2676795 orasi-profesor-riset-brin-erni-budiwanti-singgung-anggaran-mandalika-tW0bMGVsSw.jpg Erni Budiwanti di Orasi Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Rabu (28/8/2022)/Inin Nastain

JAKARTA - Ratusan orang korban konflik agama di Indonesia saat ini masih berstatus sebagai pengungsi.

Di sisi lain, pemerintah tampak memperlakukan hal berbeda dengan cara jor-joran mengeluarkan uang untuk bidang lain.

Hal ini terungkap saat Erni Budiwanti menyampaikan orasi ilmiah dalam Orasi Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Rabu (28/9/2022).

Profesor bidang Antropologi itu menilai, ada perlakuan berbeda dari pemerintah dalam hal menangani para pengungsi dengan bidang pariwisata.

“Terdapat 40 KK atau 165 orang ahmadiyah mendiami lahan pengungsian di Mataram Lombok selama 16 tahun, terhitung sejak 2006 sampai kini. Nasib serupa juga dialami sekitar 360 orang penganut syiah dari kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur yang mengungsi di Sidoarjo, Jawa Timur sejak 2012 hingga sekarang,” kata Erni, dalam orasinya yang disiarkan langsung di kanal YouTube BRIN.

Erni menilai, kondisi tersebut memunculkan masalah baru, dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ketidakmampuan untuk menjembatani perbedaan ideologis yang berkembang menjadi kekerasan fisik menimbulkan masalah HAM,” jelas dia.

Saat ini, pemerintah dinilai tidak seimbang saat mengeluarkan kebijakan terkait penanganan para pengungsi dalam kasus agama dengan bidang lainnya yakni Pariwisata.

Dalam sektor wisata, pemerintah jor-jor an mengeluarkan Triliunan rupiah.

“Terdapat ketimpangan kebijakan di dalam mengatasi masalah pengungsi agama dan membangun industri Pariwisata internasional. Di satu pihak, belum ada pertimbangan untuk memulangkan pengungsi ke tempat tinggal semula atau membangun pemukiman baru yang bebas dari gangguan keamanan. Ataupun melakukan ganti rugi atas rumah dan aset-aset lain yang dirusak sewaktu kerusuhan,” jelas dia.

“Di lain pihak, pemerintah telah menghabiskan 2 Triliun rupiah lebih untuk membangun sirkuit balap internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ajang internasional balap moto GP Lombok pada Maret 2022 yang lalu dinilai sukses,” lanjut dia.

Kondisi tersebut, dinilai Erni, berbeda jauh dengan perlakukan terhadap ratusan para pengungsi dari kalangan ahmadiyah dan Syiah itu.

“Namun nasib pengungsi dan hak kewarganegaraan mereka kurang diperhitungkan di tengah-tengah triliunan pembangunan mega proyek tourist image Lombok yang telah mengundang perhatian pembalap-pembalap dunia sekelas Valentino Rossi,” beber dia.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini