Share

Mahasiswa Unair Jadi Pembicara Forum Internasional setelah Kaji Plurarisme Hukum Indonesia

Tim Okezone, Okezone · Senin 01 Agustus 2022 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 01 65 2640009 mahasiswa-unair-jadi-pembicara-forum-internasional-setelah-kaji-plurarisme-hukum-indonesia-00cfvKHlIW.jpeg Mahasiswa Unair jadi pembicara forum internasional setelah kaji plurarisme hukum Indonesia/Dok. Unair

SURABAYA - Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) kembali menorehkan prestasi di kancah internasional melalui mahasiswanya.

Mereka adalah Stefania Arshanty Felicia, Harven Filippo Taufik, dan Rahajeng Dzakiyya Ikbar dalam kegiatan The 2nd Asian Legal History Conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Thammasat, Centre for Asian Legal Stduies, dan Fakultas Hukum National University of Singapore, 23-24 Juli 2022.

Dikutip dari laman resmi Unair, Ketiganya menyusun abstrak ilmiah tentang pluralisme hukum di Indonesia dan mempresentasikannya dalam forum tersebut.

Judul abstrak yang diusung yaitu The Netherlands’ Colonialism Influence Toward Legal Pluralism in Indonesia’s Civil Procedural Law: A Historical Analysis.

“Tema tersebut dipilih karena melihat sistem hukum di Indonesia yang saat ini berlaku, terdapat pluralisme hukum yang menunjukkan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku. Bila ditinjau secara historis, pluralisme hukum ini salah satunya dipengaruhi oleh penjajahan Belanda di Indonesia,” ucap Stefania.

Secara khusus, lanjut Stefania, pengaruh tersebut terdapat pada hukum acara perdata. Pluralisme hukum yang ada terlihat pada sumber hukum acara perdata seperti HIR, RBg, BW dan Rv.

Pendekatan Historis

Stefania selaku perwakilan tim mengungkapkan, tema tersebut dipilih karena dalam konferensi hukum tingkat internasional cukup menarik membahas hukum dengan pendekatan historis.

Terlebih, sedari awal disadari bahwa belum banyak penelitian yang fokus pada pendekatan historis hukum di Indonesia.

“Penelitian ini menemukan bahwa pluralisme hukum pada hukum acara perdata saat ini tetap berlaku akibat ketentuan Aturan Peralihan pada UUD 1945,” terang Stefania.

Dalam abstrak ilmiah tersebut juga dijelaskan bahwa pada awalnya pluralisme hukum dibedakan berdasarkan penggolongan penduduk yang ada pada Indische Staatsregeling.

Lalu, saat ini hanya berdasarkan teritorial saja. Dalam abstrak tersebut juga terdapat analisis perbandingan yang ada pada HIR, RBg, Rv, dan BW, sekaligus mengulas pendapat ahli dan yurisprudensi mengenai keberlakuan ketentuan hukum acara perdata.

Unifikasi Hukum

“Harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi akan adanya kemungkinan unifikasi hukum acara perdata layaknya pada hukum acara pidana,” jelas Stefania.

Meskipun, lanjutnya, berdasarkan hasil diskusi bersama beberapa ahli hukum yang hadir dalam sebagai panelis seperti Andrew Harding dari NUS Law dan Christopher Roberts dari CUHK Law bahwa unifikasi hukum acara perdata sangat bergantung pada eksistensi hukum materilnya yang hingga saat ini juga masuk plural seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat atau BW.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini