Share

Prestasi Tjahjo Kumolo Semasa Hidup, Sosok Politikus yang Sederhana

Natalia Bulan, Okezone · Jum'at 01 Juli 2022 12:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 01 624 2621708 prestasi-tjahjo-kumolo-semasa-hidup-sosok-politikus-yang-sederhana-fpqpBDoWH0.jpg Prestasi Tjahjo Kumolo semasa hidupnya/Okezone

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia hari ini, Jumat (1/7/2022).

Tjahjo Kumolo meninggal dunia pukul 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Menteng Jakarta Pusat, sebelumnya ia harus menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang diidapnya.

Dilaporkan bahwa Tjahko Kumolo memiliki riwayat infeksi paru-paru. Infeksi yang menyebar hingga ke paru yang dialami Tjahjo Kumolo pun belum diketahui secara pasti jenis penyakitnya.

Dunia politik Indonesia tentu merasa kehilangangan sangat besar sosok yang dikenal sederhana ini. Ia sendiri memiliki rekam jejak pendidikan dan prestasi yang baik sepanjang hidupnya.

Tjahjo Kumolo mengawali pendidikan di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Semarang pada tahun 1970, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 4 Semarang di tahun 1973, lalu SMA Negeri 1 Semarang di tahun 1975, dan memilih Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) di tahun 1985.

Ia juga kemudian melanjutkan studinya di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta di tahun 1994.

Di tahun 2015, pria kelahiran Solo 1 Desember 1957 ini sempat dianugerahi gelar 'La Ode Lakina Kaogesana Lipu' oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin oleh Sultan Buton ke-40, H La Ode Muhammad Izat Manarfa ada 11 Oktober 2015.

Pemberian gelar kehormatan kepadanya dilakukan saat Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, saat masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Pemberian ini merupakan gelar masyarakat Buton sebagai adik laki-laki yang selalu dimuliakan, dihormati, dan dihargai karena kepiawaiannya dapat diguguh dan ditiru.

Tjahjo Kumolo adalah sosok politisi yang sangat matang dan piawai dalam menangani berbagai persoalan.

Seperti misalnya kisruh pengesahan APBD DKI 2015 yang nyari deadlock karena karena cekcok antara Gubernur dan DPRD.

Namun Kemendagri di bawah pimpinan Tjahjo Kumolo saat itu, berhasil mencarikan solusi yang bisa diterim aoleh semua pihak, lantaran ia menempatkan kementeriannya dalam posisi yang netral.

Tjahjo Kumolo juga sempat mengkritisi APBD yang dirancang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pada masa tersebut menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

APBD saat itu menurutnya banyak item pemborsan dan mencoretnya, permintaan Ahok untuk mendapatkan besaran APBD yang diingkannya tidak digubrisnya karena melanggar aturan.

Kemendagri saat itu hanya mengesahkan pagu anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp69,286 triliun.

Kebijakan Tjahjo Kumolo lainnya yang progresif adalah melakukan pengawasan terhadap dana bantuan sosial (bansos) dalam APBD daerah.

Mengingat dana tersebut kerap dijadikan Kepala Daerah sebagai amunisi untuk merawat konstituen agar terpilih kembali pada Pilkada berikutnya.

Tjahjo Kumolo cukup serius dalam hal itu, ia meminta dukungan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi aliran dana Bansos.

Ia juga meminta pihak kepolisian untuk mengawasinya. Sayangnya, saat Kemendagri sedang fokus melakukan penertiban terhadap Bansos Daerah, Presiden Jokowi justru punya kebiasaan yang tidak sejalan dengan itu.

Dalam kasus kerusuhan Tolikara, Tjahjo juga menunjukkan kelasnya. Dalam kasus tersebut ia berpikir secara strategis dengan mencari akar permasalahannya.

Kemendagri kemudian menemukan adanya Perda Tolikara yang memasung kebebasan beribadah bagi penganut agama lain.

Perda tersebut kemudian dijadikan dasar hukum bagi GIDI untuk menerbitkan surat edaran pada 11 Juli 2015 lalu.

Isi surat edaran tersebut melarang pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri di Tolikara dan umat Islam menggunakan jilbab. Surat ini diduga menjadi penyebab ricuh di Tolikara saat Idul Fitri tahun tersebut.

Perda tersebut ternyata sudah disahkan sejak tahun 2013 namun tidak pernah sampai ke pemerintah pusat.

Akar permasalahan kisruh Tolikara adalah Perda yang diusulkan Presiden GIDI yang bersekongkol dengan Bupati.

Namun, saat itu Kemendagri memerintahkan Pemda untuk mencabut Perda tersebut.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini