Share

Makna Desentralisasi untuk Desa, Silakan Dipahami!

Komaruddin Bagja, Sindonews · Senin 07 Maret 2022 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 07 624 2557425 makna-desentralisasi-untuk-desa-silakan-dipahami-WV00MZudGs.jpg Ilustrasi desa (Foto: Okezone/Indonesia Travel)

JAKARTA - Makna desentralisasi adalah sebuah proses yang memungkinkan daerah mampu berkembang berbasiskan prakarsa lokal (daerah). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah (pemda).

Desentralisasi awal dimulai saat reformasi pada dekade terakhir. Saat itu, desentralisasi menjadi jembatan impian dan harapan warga. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur soal pengelolaan uang dan juga perencanaan pembangunan.

Desentralisasi Juga menggiring kepada tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Baca juga: 25 Tahun Desentralisasi, Ma'ruf Amin Minta Daerah Tak Berorientasi pada Rutinitas

Makna desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat (sentralistik) menjadi terdesentralisasi ke daerah.

 Baca juga: Komite I DPD: Pelaksanaan Politik Desentralisasi Masih Terbatas

Terjadi perubahan yang cukup signifikan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar Sektor dalam pemerintahan.

Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah terus berupaya mencari model aturan yang dapat mengatur tentang desentralisasi. Sampai kepada terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak tahun 2001, telah terjadi penataan ulang hubungan vertikal antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu dibuat juga penataan ulang yang dilakukan secara horizontal baik di tingkat Pusat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan di tingkat Daerah antara pemerintah Daerah dengan DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebenarnya desentralisasi sejalan dengan demokrasi dengan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pada saat pengambilan keputusan publik secara demokratis, begitu juga pelayanan masyarakat dapat terselenggara dengan lebih baik. Dalam rangka menilai dampaknya terhadap pelayanan publik dan kemiskinan.

Desentralisasi bisa dibedakan atas 3 jenis:

1.Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

2. Desentralisasi politik, melimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.

3. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa berjalan efektif.

Makna Desentralisasi bagi desa adalah sebuah alat untuk mewujudkan visi kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini