Share

Pahami Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Apa yang Paling Tinggi?

Asthesia Dhea Cantika, MNC Portal · Senin 21 Februari 2022 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 21 623 2550661 pahami-tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-apa-yang-paling-tinggi-0ORgfOHzXO.jpg Foto: ist.

Perlu diketahui, adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum, antara lain : 

Pertama, Soal Ketetapan MPR/ MPRS, karena Ketetapan MPR/ MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, Soal Perppu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004.

Ketiga, Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis.

Keempat, Kata “dan lain-lain“ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Kelima, Soal “Instruksi“ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Lantaran UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

Demikianlah tata aturan yang perlu diketahui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Follow Berita Okezone di Google News

(dka)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini