628 Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Rusak Berat, Kebanyakan Bangunan Tua
BANDUNG BARAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan memprioritaskan perbaikan ruang kelas rusak yang harus mendapatkan penanganan segera. Banyak ruang kelas yang rusak akibat bangunannya berusia tua dan sudah tidak dipakai kegiatan belajar.
Kepala Bidang SD, Disdik KBB, Dadang A. Supardan mengatakan, banyak mendapatkan laporan dari pihak guru, kepala sekolah, pengawas, dan pihak lainnya soal adanya sekolah rusak. Untuk itu karena di tahun ini anggaran terkena refocusing Covid-19, maka tahun 2022 akan fokus pada penanganan ruang kelas rusak.
"Tahun depan rehabilitasi ruang kelas yang rusak ringan, sedang, dan berat akan jadi perhatian kami, karena jumlahnya cukup banyak," kata Dadang, Senin (13/12/2021).
Baca juga: Sekolah Rusak Parah Akibat Longsor, Siswa Terpaksa Belajar di Luar
Dadang menyebutkan, kebanyakan ruang kelas rusak karena faktor usia bangunan yang sudah cukup lama. Kusen-kusennya sudah keropos, dindingnya banyak yang sudah terkelupas, dan atapnya juga sudah lapuk. Sehingga dengan kondisi seperti itu, dirinya meminta agar ruang kelas tidak dipakai belajar demi keamanan.
Berdasarkan data dapodik bulan Oktober 2021, jumlah SD di KBB ada sebanyak 678 dengan total jumlah siswa mencapai 157.438. Jumlah ruang kelas yang rusak berat tapi masih bisa digunakan totalnya ada 628, rusak sedang 680, sementara yang rusak ringan dan kondisinya baik ada 3.041.
Baca juga: 35 Sekolah di Jakarta Selatan Alami Kerusakan, 15 di Antaranya Rehab Total
"Kalau yang kategori ruangan rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi kurang dari sepuluh, salah satunya ada di SD Cipari, Cipongkor," sebutnya.
Untuk perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan besaran anggarannya bervariasi tergantung jenis kerusakannya. Namun untuk yang rusak berat, minimal perbaikannya membutuhkan anggaran sekitar Rp120 juta. Tapi biasanya ada verifikasi lapangan terlebih dahulu untuk memastikan berapa biaya yang dibutuhkan.
"Anggarannya kami alokasikan dari APBD, tapi kita juga melihat program dari Kementerian melalui DAK yang pengerjaannya oleh PUPR. Jangan sampai ada duplikasi, makanya kita menyasar sekolah yang tidak mendapat program bantuan rehab kelas dari pusat," pungkasnya.
(Susi Susanti)
