Dinilai Kontroversi, DPR Sambut Baik Pencabutan Pakta Integritas Mahasiswa UI 2020
JAKARTA - Anggota DPR Al Muzammil Yusuf menyambut baik pencabutan pakta integritas mahasiswa Universitas Indonesia (UI) 2020 yang kemudian menjadi kontroversial. Menurut Muzammil, dalam pakta integritas tersebut, khususnya pada point 10 dan point 11 mengekang kebebasan mahasiswa dalam berpendapat.
(Baca juga: UI Terima 3.934 Mahasiswa Baru Lewat SIMAK UI, Yuk Cek Namamu!)
Dalam pakta integritas yang diterbitkan pihak rektorat itu, pelanggaran terhadap ketentuan di dalamnya akan berujung sanksi. Bahkan, mahasiswa bisa dipecat atau drop-out dari kampus.
“Pakta integritas yang ditandatangani mahasiswa UI 2020, telah diralat kembali oleh rektorat. Point 10 dan point 11 larangan politik praktis dan larangan berorganisasi telah dicabut karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ujar Al Muzammil dalam keterangannya yang diunggah di akun media sosialnya, Selasa (15/9/2020).
Politikus PKS ini berpendapat, jika pakta integritas tersebut dijalani, maka berpotensi mengekang kebebasan mahasiswa dalam bidang organisasi dan lain sebagainya.
“Pakta integritas ini juga bertentangan dengan pasal 28 UUD karena mengekang potensi mahasiswa yang tidak hanya potensi akademik di kampus, tapi juga potensi berorganisiasi dan mengembangkan potensi dirinya di luar akademik,” bebernya.
Oleh karena itu, dia berharap, pencabutan pakta integritas tersebut dapat menjadikan kembali mahasiswa UI calon-calon pemimpin bangsa kedepannya.
“Saya kita itu wilayah HAM (pakta inegritas) yang perlu kita hargai dan hormati agar mahasiswa kedepan bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memimpin bangsa kedepan. Selamat untuk anda (mahasiswa UI), dan apa yang terjadi di UI tentang pakta integritas ini tidak terjadi di kampus lainnya,”tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik
