Lalu, apakah sanksinya jika absen guru tidak sampai delapan jam, Mendikbud menjawab belum ada penetapan sanksi yang akan dijatuhkan kepada guru. Pada aturan yang lalu jika guru tidak memenuhi beban kerja maka akan berdampak pada tunjangan profesi. “Nanti akan kita atur (sanksi) yang lebih luwes lah,” ujar Mendikbud. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano menjelaskan, absensi sidik jari sudah berjalan di beberapa daerah dan mengapa absensi ini akan berlaku nasional, juga karena ada dorongan dari daerah-daerah.
Dia mengatakan, dorongan begitu banyak dari daerah untuk menggunakan absen sidik jari, lalu mengapa tidak ditarik ke pusat saja; maka ini artinya kebijakan ini sebenarnya berasal dari bawah dan bukan dari pusat. Supriano mengatakan, peralatan absen sidik jari ini tidak serumit yang di bayangkan. Softwarenya sudah banyak dan peralatannya pun, kata dia, ada yang seharga Rp1 juta. Dia menjelaskan, absensi ini akan berlaku wajib di sekolah negeri, sementara untuk sekolah swasta akan kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendukung kebijakan ini.

Menurut dia, hal ini wajar dan sudah seharusnya dilakukan sebab guru bisa fokus mengajar di satu sekolah. Sementara kalaupun ada tugas tambahan untuk menutupi beban kerja, itu tidak perlu menambalnya dari luar sekolah. “Kami justru ingin semua guru delapan jam di sekolah, sebab menjadi guru bukanlah pekerjaan sampingan,” katanya ketika dihubungi kemarin. Ramli menyatakan sekolah tidak akan pusing dengan mesin absensinya sebab di banyak sekolah sudah ada yang memakai. Namun jika kebijakan ini adalah dari pemerintah pusat, dia yakin pemerintah pasti sudah memikirkan untuk pengadaannya.
Pengamat pendidikan dari UPI Said Hamid Hasan berpendapat, meski seharusnya pemerintah memikirkan tentang pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, absensi guru yang terpantau ke pusat ini juga penting. “Sebab memang guru seharusnya ada di sekolah setiap hari kerja. Sama dengan yang lain,” terangnya. Lebih jauh Said berpendapat, bahwa pemerintah per lu merevisi kebijakan tatap muka 24 jam menjadi 8x5 seminggu. Kewajiban mengajar guru di satu sekolah pun harus menjadi satu aturan dasar sehingga kebijakan absensi ini berjalan dengan baik.
(Neneng Zubaidah)
(Rani Hardjanti)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik