JAKARTA - Moratorium ujian nasional (UN) yang kini sedang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Presiden Joko Widodo banyak mendapat dukungan dari praktisi pendidikan, termasuk siswa. Meski begitu, moratorium UN juga menimbulkan berbagai perubahan dalam sistem pendidikan, khususnya dalam penerimaan siswa baru.
Sebelumnya, penerimaan siswa baru di jenjang berikutnya ditentukan oleh hasil UN. Namun jika moratorium UN dilakukan, maka Kemdikbud pun harus merancang sistem baru, yang direncanakan menggunakan zonasi.
"Jadi menggunakan sistem zona, bukan rayon. Kami sedang merangcang penerimaan siswa baru menggunakan sistem zona," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, ditemui di DPR RI, Jakarta, belum lama ini.
Muhadjir menyebut, sistem zona akan menghilangkan kastanisasi sekolah yang selama ini terjadi. Dengan begitu, lanjut dia, tidak ada lagi istilah sekolah favorit.
"Sistem berdasarkan jarak anak dari sekolah. Ini untuk pemerataan pendidikan," ucapnya.
Meski belum dipaparkan secara rinci, Muhadjir menegaskan, sistem penerimaan siswa menggunakan zona masih dalam perumusan. "Tapi dari Dikdasmen sudah ada peta zonasinya," terangnya.
Sedangkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad menambahkan, sistem penerimaan ini mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh setiap anak ke sekolah.
"Jangan sampai sekolah yang dekat malah ditempati oleh siswa yang jauh. Untuk jangkauan jaraknya ditentukan oleh daerah," tandasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(sus)
