Takut Tak Bisa Ikut UN, Siswa Setor Dana BSM ke Sekolah
BANGKALAN - Kabar tak sedap menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pasalnya, SMA PGRI 2 Bangkalan disinyalir melakukan pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak tanggung-tanggung dana yang dipotong yakni kabarnya mencapai 90 persen. Penerima yang seharusnya mendapat Rp1 juta dari pemerintah, harus gigit jari karena hanya mengantongi Rp100 ribu. Jika siswa penerima BSM tidak bersedia menyetorkan uang tersebut, mereka diancam tidak bisa ikut ujian nasional (UN).
Modus pemotongan BSM sendiri yakni siswa penerima dana bantuan disuruh mencairkan dana sebesar Rp1 juta di bank BNI. Sebab, dana BSM langsung masuk ke rekening penerima. Namun, setelah dicairkan, uang sebesar Rp900 ribu atau 90 persen dari dana BSM disuruh disetor ke sekolah.
Siswa penerima BSM tidak bisa berbuat banyak dan tetap melaksanakan instruksi dari pihak sekolah. Jika tidak disetorkan, mereka takut tidak bisa mengikuti UN.
"Kami semua mengeluhkan kebijakan ini," terang salah satu siswa SMA PGRI 2 Bangkalan, yang tidak mau disebutkan namanya
Menurut siswa jurusan IPA ini, dirinya terpaksa mengembalikan ke sekolah karena takut tidak bisa mengikuti UN. Dia pun harus menjual handphone (HP) untuk membayar biaya sekolah yang masih kurang.
"Saya terpaksa jual HP karena sebagian uang yang saya terima sudah dipakai. Saat ini saya masih kurang Rp300 ribu," paparnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Sehri. Adiknya yang bersekolah di SMA PGRI 2 Bangkalan dan mendapat BSM, hanya menerima Rp100 ribu dari total bantuan Rp1 juta.
"Bulan kemarin adik saya disuruh ngambil uang di Bank BNI karena dapat bantuan sebesar Rp1 juta, tapi diambil lagi oleh pihak PGRI. Lalu adik saya hanya dikasih Rp100 ribu, katanya untuk pembiayaan ujian," ucap Sehri.
Sehri menyayangkan kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa menyetorkan hampir 100 persen dana BSM yang diterima pada sekolah.
"Pihak sekolah tidak sepantasnya berbuat seperti itu, apa lagi bantuan ini untuk kebutuhan siswa yang kurang mampu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA PGRI 2 Bangkalan, Syamsul Arifin, mengelak adanya potongan bantuan BSM. Dia berdalih biaya itu untuk subsidi silang, karena yang mendapat bantuan BSM hanya 43 siswa dari total 73 siswa SMA PGRI 2 Bangkalan.
"Tidak ada pemotongan bantuan BSM, yang ada untuk subsidi silang atau pemerataan bantuan bagi siswa yang tidak mendapat BSM dari pusat. Subsidi silang ini sudah mendapat persetujuan dari Sekretaris Dinas Pendidikan," terang Syamsul Arifin.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Bangkalan, Bambang Budi Mustika, membantah telah menyetujui subsidi silang bagi yang tidak menerima dana BSM. Sebab itu hak setiap siswa penerima BSM.
"Kami hanya memberikan masukan, kalau mau disubsidi silang, harus persetujuan pihak komite sekolah serta orangtua siswa," ucap Bambang.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik
