Cegah Titipan Anak Pejabat Masuk PTN Tanpa SBMPTN

JAKARTA - Besok, Selasa 9 Juni 2015, ujian tulis SBMPTN 2015 saringan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) akan dilaksanakan. Di balik itu, tentu saja yang perlu diantisipasi adalah titipan anak pejabat masuk ke PTN karena diberikan karpet merah oleh pihak universitas negeri tanpa harus melalui tahapan ujian tulis SMBPTN.

“Kalau toh ada kasus itu (titipan anak pejabat) urusan dan kebijakan rektor masing-masing. Tetapi kita sayangkan jika hal itu terjadi dan harus diantisipasi segera,” kata Ketua Umum SBMPTN 2015 Rochmat Wahab di Jakarta, belum lama ini.

Rochmat menuturkan, saringan masuk PTN harus dilalui calon mahasiswa dengan mengikuti tahapan ujian SBMPTN, termasuk anak pejabat. Musababnya, hal ini merupakan kebijakan umum panitia SBMPTN berbasis pada aturan dan tidak bisa diganggu gugat.

“Kalau menambahkan satu atau dua mahasiswa di PTN tentu harus dipertimbangkan, dan tidak boleh diganggu gugat jumlah yang sudah ada (lolos ke PTN),” katanya.

Menurutnya, merujuk kepada aturan yang berlaku calon mahasiswa yang dititipkan di PTN harus mengunakan jalur kerjasama antara sesama perguruan tinggi melalui program mandiri di PTN, bukan asal titip-menitip. Ujian Mandiri masuk PTN merupakan kebijakan kampus yang menyiapkan jumlah kuota yang ada.

“Kuota dari program mandiri di PTN tidak boleh lewat dari 20 persen, maksimal 20 persen. Kuota yang diberikan ini tidak boleh diberikan kepada anak pejabat,” katanya.

Namun begitu, ia mencontohkan, jika hasil SBMPTN sudah diumumkan, dan kemudian para calon mahasiswa yang lolos tidak melakukan pendaftaran ulang ke universitas bersangkutan. Misalnya, dari 50 persen yang mendaftar ulang, namun ternyata hanya 45 persen calon mahasiswa yang mendaftar ulang. Maka, sisa 5 persen yang belum terisi akan ditempati oleh mahasiswa dari program mandiri masuk PTN.

“Tetapi kalau shift yang kosong muncul lebih dari 20 persen, maka hak dari perguruan tinggi untuk mengisi kekosongan kursi mahasiswa baru di unversitas tersebut,” katanya.