Penyerahan SK CPNS Diwarnai Isu Tak Sedap
BANGKALAN- Penyerahan SK CPNS terhadap 606 tenaga harian lepas (THL) yang lolos tes di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, disusupi isu tak sedap. Sebab, tersiar kabar ada pungutan liar (pungli) dalam penyerahan SK CPNS.
Modusnya oknum pejabat memintai sejumlah uang pada THL yang lolos tes, jika tidak bersedia membayar maka SK CPNS bakal ditahan atau tidak diberikan. Namun, bila bersedia membayar, maka SK CPNS bakal diberikan.
Besaran uang yang dimintai bervariatif tergantung pendidikan terakhir. Jika lulusan SMP dipatok Rp40 juta sampai Rp50 juta, SMA dipatok Rp90 juta sampai Rp100 juta. Terakhir, untuk sarjana dimintai Rp150 juta.
Hal tersebut disampaikan massa dari Poros Pemuda Bangkalan (PPB) saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Senin (8/12/2014).
"Kami mendesak BKD supaya menyerahkan SK CPNS terhadap THL yang lolos tes tanpa syarat apapun. Sebab, kami mendengar kabar untuk bisa mendapat SK CPNS harus membayar hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari pendidikan terakhir," terang Ketua PPB, Mahmudi Ibnu Khotib.
Menurut Mahmudi, sesuai UU nomor 9 tahun 2003 tentang formasi PNS dan PP nomor 68 tahun 2005, serta UU nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi dasar penyerahan SK CPNS untuk 606 THL tanpa syarat.
