JAKARTA - Setiap mahasiswa memilih menyikapi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per 18 November kemarin dengan cara masing-masing. Ada yang menolak dan melakukan sejumlah aksi namun ada pula yang memilih untuk mengawal kebijakan tersebut.
Seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Mereka menyatakan siap mengawal kenaikan Rp2.000 untuk premium dan solar. Namun, Presiden BEM KM UGM Adhitya Herwin Dwi Putra meminta agar pemerintah lebih transparan dengan pengurangan subsidi BBM sebagai dasar kenaikan harga.
"Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup transparan tentang komposisi harga BBM terhadap masyarakat, seperti rincian pajak, margin harga, harga minyak mentah, dan sebagainya," papar Adhitya, seperti dikutip dari situs UGM, Senin (24/11/2014).
Adhitya menyatakan, dengan kenaikan harga BBM, kemungkinan besar ada pengalihan moda transportasi pribadi ke transportasi umum. Maka dari itu, kesiapan pemerintah dalam bidang transportasi umum wajib mendapat sorotan. Catatan kekurangan yang menyangkut fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur menjadi tuntutan utama.
Konsekuensi lainnya dari kebijakan tersebut adalah kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Adhitya menyatakan, Bulog wajib menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak terlampau menambah beban masyarakat.
"Pemerintah juga wajib menindak tegas para spekulan harga yang seringkali membuat harga pasar menjadi tidak terkendali. Selain itu, pemerintah harus antisipatif terhadap kemungkinan angka inflasi," imbuhnya.
Di sisi lain, kata Adhitya, pemerintah juga harus bersikap terhadap meningkatnya pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan. Dia menyebut, pada 2014 jumlah mobil di Indonesia mencapai 10,4 juta unit, padahal pada 2003 hanya berjumlah tiga juta unit. Keadaan serupa juga terjadi pada kendaraan motor yang mengalami peningkatan dari 17 juta unit pada 2002 menjadi 76 juta unit pada 2014.
"Peningkatan jumlah kendaraan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh liberalisasi sektor otomotif di mana para pengusaha otomotif dapat lebih mudah membuka usaha dan mendistribusikan suku cadangnya. Permasalahannya, liberalisasi ini tidak didukung oleh penegakan regulasi sehingga berakibat pada tidak terkontrolnya konsumsi masyarakat akan kendaraan dan BBM," jelas Adhitya.
Tidak sekadar mengawal pemerintah dalam kebijakan kenaikan BBM, BEM KM UGM juga merilis Gerakan Sadar Energi bagi segenap civitas academica UGM. Gerakan bersifat reflektif itu bertujuan mengingatkan kondisi pengolahan energi di Indonesia yang bermasalah, kondisi lingkungan yang memprihatinkan, serta kondisi sosiologis masyarakat yang sebagian masih kurang peduli dengan lingkungan dan negaranya.
"Gerakan Sadar Energi ini dilakukan dalam bentuk kampanye harian yang berkelanjutan setiap bulan dua. Kegiatan tersebut antara lain berupa Gerakan Mobil 3 in 1 dan motor 2 in 1, Gerakan Hemat Listrik Kampus, Kampanye Sadar Energi Keliling Kampus dan Gerakan Bersepeda Kampus," tuturnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik