MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Penguatan museum dan kebudayaan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan krisis identitas yang semakin dirasakan di kalangan generasi muda. Karena itu, pengembangan ekosistem permuseuman nasional perlu diperkuat, mulai dari regulasi, pendanaan, kelembagaan hingga keterlibatan masyarakat agar museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga pusat pembentukan karakter bangsa.
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana, menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi. Menurutnya, semangat kebudayaan sudah tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 32 yang mengatur kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional.
“Esensi pembangunan bangsa harus dibangun dari kebudayaan. Museum menjadi institusi yang merumahkan, mengkaji, merawat, dan menyampaikan kekayaan peradaban itu kepada generasi berikutnya. Karena itu museum memiliki posisi yang sangat strategis,” ujar Putu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI.
Saat ini, Indonesia memiliki 516 museum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 373 museum telah terdaftar dan sekitar 289 museum telah mengikuti proses standardisasi serta evaluasi. Putu menilai kehadiran kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman setelah pembentukan Kementerian Kebudayaan pada 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat pengelolaan museum di Tanah Air.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebagian besar museum di Indonesia dikelola oleh pihak swasta, yayasan, maupun individu yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembiayaan dan dukungan fasilitas.
“Banyak tokoh dan masyarakat yang mendonasikan tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk membangun museum agar artefak dan karya budaya bangsa tidak seluruhnya keluar negeri dan tetap bisa dinikmati oleh anak bangsa. Museum dibangun bukan untuk profit, tetapi untuk manfaat dan peradaban,” katanya.