Disdik Gencarkan Pencegahan Korupsi di Kurikulum Merdeka atas Asistensi KPK

BANDUNG BARAT - Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggencarkan pendidikan pencegahan korupsi melalui kurikulum merdeka.

Implementasinya saat ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang diinsersi dengan pendidikan anti korupsi.

"Kami ingin menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini, makanya atas saran dan asistensi KPK, hal tersebut diinsersi pada kurikulum yang berlaku,” kata Plt Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik), KBB, Dadang A. Sapardan, Senin (12/12/2022).

Dadang mengatakan pendidikan anti korupsi sengaja diberikan sejak dini agar outputnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Mengingat penerapan pendidikan anti korupsi ini sudah ada payung hukumnya, sesuai Perbup Nomor 42 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.

Penerapan pendidikan anti korupsi ini, diinsersi pada beberapa mata pelajaran yang memungkinkan.

Seperti Pendidikan Agama Islam, IPS, PPKn, dan Bahasa. Contohnya di pelajaran PAI ada pengajaran akhlakul kharimah, atau di beberapa sekolah sudah ada pengarahan saat progam literasi, membaca bersama di lapangan.

"Penerapannya menyesuaikan dengan mata pelajaran di sekolah, substansinya pemahaman anti korupsi harus bisa mengena di para siswa dan bisa diimplementasikan ketika mereka lulus sekolah dan bekerja," tandasnya.

Dadang juga menyebutkan, pengajaran karakter yang baik perlu di kedepankan terlebih di Kurikulum Merdeka terdapat program Profil Pelajar Pancasila.

Sehingga Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) harus diimplementasikan di satuan pendidikan, seperti di Kurikulum Merdeka.

"Kurikulum Merdeka sangat bisa diinsersi pencegahan anti korupsi, karena ada penguatan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila," pungkasnya.

(Natalia Bulan)