Mengenal Single Identity Number yang Digagas Mantan Dirjen Pajak dan Raih Rekor MURI

Dasar hukumnya adalah Pasal 35 A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian Pasal 1, 2, 7, dan 8 UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Darai dasar hukum itulah, seharusnya pemerintah sebagai pemegang mandat UU sudah dapat melakukan reformasi pengawasan perpajakan yang menyeluruh.

Artinya, mampu berwujud dalam pembentukan bank data perpajakan dan mampu melunasi utang negara.

(Natalia Bulan)