Perpusnas Raih Predikat 'Informatif' dalam Keterbukaan Informasi Publik 2021

Dia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, Perpusnas sebagai benteng melawan hoaks, mesti menyebarkan informasi terpercaya seluas-luasnya. Dia berharap jajarannya bisa meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.

“Ini adalah sebuah peluang yang sangat sempurna dan sangat cukup untuk bisa memastikan nilai ini akan meningkat. Dan tentu saja harus warning jangan sampai malah turun karena itu juga harus disertai kebijakan untuk memberi prioritas dan meningkatkan program kegiatan,” katanya.

Sebagai simbol peradaban, Perpusnas harus mampu memberikan informasi yang mendidik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap jajarannya tidak hanya memiliki kemampuan mengenali informasi instansi, tapi juga instansi lainnya.

“Sebab bagaimanapun Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi-informasi kebijakan publik yang dilahirkan oleh stakeholder kita baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI-Polri,” pungkasnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, kunci keberhasilan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Untuk itu, badan publik diminta untuk mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi.

Pengelolaan keterbukaan informasi publik mesti dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.

(Susi Susanti)